Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia Nurina Savitri mengaku pihaknya belum bisa mengukur konsistensi tiga calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) dalam memperjuangkan isu Hak Asasi Manusia. Pernyataan ini dikemukakan Nurina seiring akan diselenggarakannya debat perdana capres-cawapres yang di antaranya akan mengulas soal isu HAM.
“Jadi saya rasa kalau melihat komitmen HAM selama kampanye tentu yang terlihat masih indah-indah karena baru berapa hari,” kata Nurina di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Dia mengajak publik untuk terus mengamati hingga akhir masa kampanye atau setelah adanya capres-cawapres pemenang pilpres dan berkuasa. Dari situ baru bisa terlihat konsistensi capres-cawapres dalam memerjuangkan isu terkait HAM. Bahkan, Nurina pun menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya juga pernah melontarkan janji soal penegakan HAM, tetapi dinilai tak terealisasi.
“Dulu Presiden Jokowi juga janji dalam Nawacita itu ya, tapi kenyataannya 10 tahun berlangsung pelanggaran HAM masih ada,” ujarnya menegaskan.
Jika dikaitkan dengan visi misi tiga capres-cawapres saat ini, Nurina mengakui, mereka turut menyertakan soal isu HAM meski tidak secara eksplisit.
“Semua kalau secara general itu memasukkan poin HAM, perlindungan lingkungan yang juga ada petani yang juga ada kaitannya sama HAM tapi apakah kemudian mereka ketika menuliskan visi misi itu akan dikonkretkan dalam perbuatan,” ujar Nurina menambahkan.
Diketahui, Amnesty Internasional Indonesia sudah memberikan tiga masukan isu HAM ke KPU RIuntuk dicantumkan ke materi debat capres – cawapres mendatang.
“Di dalam dokumen ini kami menyampaikan tiga agenda Hak Asasi Manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres dan cawapres,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid
Usman menjelaskan, isu pertama terkait kebebasan berekspresi. Sebab, ia melihat hal itu sangat genting di Indonesia saat ini.
Isu lainnya, kata Usman mengungkapkan, upaya memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap sebuah kasus.
Adapun isu ketiga yakni, pelanggaran HAM berat. Amnesty menyarankan KPU memastikan bahwa debat capres cawapres membahas dan mempertanyakan visi misi terkait penyelesian pelanggaran HAM berat.
“Termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari,” ujar Usman.
