Keputusan pemerintah mendorong biodiesel berbasiskan minyak sawit, menguntungkan petani. Harga tandan buah segar (TBS) sawit, melonjak tajam. Kini muncul kasus hukum, muncul wacana untuk menghentikan program tersebut.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung berharap, pemerintah terus mengembangkan program biodiesel berbasiskan minyak sawit.
Seiring keinginan pemerintahan Jokowi tentang kemandirian energi. Selain itu, agar minyak sawit dalam negeri dapat terserap. Dampaknya, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani meningkat dalam empat bulan terakhir, mengikuti pergerakan harga minyak sawit dunia.
Data Apkasindo menunjukkan, harga TBS petani pasca implementasi mandatori B30, meningkat menjadi Rp1.800-Rp2.550 per kilogram. Lebih tinggi ketimbang sebelumnya yang hanya di kisaran Rp700-Rp1.200 per kg.
“Semua pihak perlu hati-hati dalam menyikapi kasus biodiesel, karena efek dominonya ke petani sawit langsung, kalau program ini terhambat,” papar Gulat, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Kata Gulat, berbagai instansi terkait pelaksana program biodiesael, seperti Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Pertamina, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementan, berencana akan mengevaluasi program mandatory biodiesel jika ada masalah hukum.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dihentikan. Nah, kalau program biodiesel dihentikan, sebanyak 13,5 juta ton per minyak sawit per tahun, tidak terserap,” ujar Gulat.
Dia mencontohkan, harga minyak sawit langsung terkoreksi ketika ada informasi kasus biodiesel yang kini digarap Kejaksaan Agung (Kejagung). Harga tender minyak sawit di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) turun dari Rp11.300 menjadi Rp9.800 per kg.
“Harga minyak sawit yang anjlok akan terkoneksi dengan 17 juta petani. Isu sawit yang sedang tidak baik-baik saja akan memengaruhi industri (sawit) secara global di Indonesia,” papar dia.
Saat ini, kata Gulat, muncul kekhawatiran bahwa program biodiesel dibekukan lantaran adanya penanganan dugaan korupsi oleh Kejagung, terkait dana kelolaan sawit.
“Kalau ada catatan di biodiesel, kami setuju Kejagung sebagai aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya. Kalau ada yang salah segera diselesaikan agar tidak ada multi tafsir. Orang akan tanya (biodiesel) akan dilanjutkan atau tidak. Tapi itu jangan berlarut-larut karena ini tidak baik bagi kami petani sawit,” kata Gulat.
Data Apkasindo, menyebutkan, harga TBS petani swadaya terjun bebas dari Rp3.300 menjadi di bawah Rp1.500 per kg, ketika pemerintah menelorkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk minyak sawit pada 28 April 2022.
Ketika pintu ekspor dibuka pada 24 Mei 2022, harga TBS berangsur naik menjadi Rp 2.200 per kg. Selanjutnya bergerak fluktuatif di bawah Rp2.500 per kg, dan belum pernah pulih seperti sebelum adanya larangan ekspor.
Gulat mengingatkan, pemerintah perlu mengapresiasi industri sawit nasional yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sehingga perekonomian Indonesia bisa lebih cepat bangkit dari pandemi COVID-19. “Dunia sampai takut kekurangan suplai minyak sawit, tapi di dalam negeri emas hijau tersebut belum menjadi ikon,” kata Gulat.
Saat ini, penyidik Kejagung tengah menggarap dugaan korupsi pengelolaan dana sawit di BPDP-KS. Dan, salah satu yang didalami adalah pengembangan biodiesel.
”Kita lagi teliti, kira-kira kepentingan untuk program pemerintah untuk pengembangan biodiesel itu berjalan atau enggak dengan anggaran yang besar itu,” tutur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah.
