Jika dipercaya rakyat menggantikan Jokowi, Anies Baswedan berjanji untuk lebih fokus membangun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Alasannya, UMKM terbukti tangguh dari krisis serta banyak menyerap tenaga kerja.
Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023), Anies bertekad untuk mendorong bertumbuhnya pelaku usaha UMKM. Mulai dari bantuan permodalan hingga perizinan UMKM, haruslah cepat, mudah dan gratis.
Ketika menjabat Gubernur DKI, Anies baru tahu jika perizinan UMKM tidak mudah. Karena ada aturan zonasi. “Kalau kita mau bikin usaha di rumah, ternyata pengajuan izinnya tidak mudah. Karena ada turan zona. Karena alamat usahanya bukan di zona usaha, maka izin tak keluar. Nah, aturan seperti ini yang harus kita benerin. Untuk itu, negara harus hadir. Agar tenaga kerja terserap,” papar Anies.
Anies pun menyampaikan pengalaman lain saat masih menjabat Gubernur DKI. Ada larangan sepeda motor melintas di sepanjang jalan Sudirman- MH Thamrin, Jakarta.
Dampaknya, pegawai kantoran di kawasan tersebut, tak bisa pesan makanan lewat aplikasi pesan antar makanan. Padahal, lalu lintas penghantaran makanan di kawasan itu, mencapai 13,5 juta angkutan per hari. “Maka pesanan makanan dan snack di kawasan menjadi sepi. Berganti pesanan makanan dari rumah-rumah. Sehingga muncul pasar baru,” ungkapnya.
Anies mengatakan, anggaran seharusnya dialokasikan untuk mendorong sektor-sektor produktif. Yang berdampak langsung kepada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Semisal, pertanian dan peternakan. “Itu didorong, diberikan ruang cukup karena itu memberikan lapangan kerja di desa,” terang Anies.
Menurutnya, hal ini akan menjadi berbeda ketika pemerintah lebih memikirkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Misalnya dengan memudahkan UMKM dalam menjalankan bisnis.
“Kalau kita mau bikin usaha di rumah mengajukan izin itu nggak keluar karena bukan zona usaha sementara usahanya di rumah. Begitu negara mengizinkan, negara langsung. tenaga kerja bisa terserap,” papar Anies.
Data Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran (tingkat pengangguran terbuka) yang tersebar di Indonesia mencapai 7,99 juta. Atau 5,45 persen dari total angkatan kerja per tahun, sebesar 146,62 juta pekerja.
Data pengangguran BPS itu, mencakup empat kelompok penduduk. Yakni, penduduk tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
penduduk tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha; penduduk tak punya pekerjaan dan tak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan enduduk sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.
