Singgung OTT Perburuk Citra Negara, Luhut Jangan Asal Bicara

Menko Marves Luhut Pandjaitan kembali membuat geger dengan melontarkan pernyataan kontroversialnya. Kali ini, Luhut menyebut operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara korupsi turut memperburuk citra negara. Dia meminta jangan lagi aparat penegak hukum menggelar OTT. Padahal yang membuat buruk citra negara yakni perbuatan korup para pejabat yang perlu diberantas dengan strategi OTT. Tolong Pak Luhut jangan asal bicara…

Pernyataan Luhut kontan mendapat tanggapan dari banyak kalangan, tak terkecuali aktivis antikorupsi. Eks Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menilai, OTT merupakan strategi yang penting diterapkan dalam pengungkapan perkara korupsi, secara empiris, KPK menggunakannya untuk menjerat banyak pihak, kendati dalam perkembangannya tak jarang OTT digelar dengan tidak menangkap basah pelaku sedang transaksi.

“Kita bisa melihat deretan pejabat-pejabat, deretan kepala atau pimpinan lembaga negara kena OTT,” kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Tak bisa dipungkiri, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling sering menggunakan OTT sebagai strategi dalam mengungkap perkara korupsi. Beda dengan Kejaksaan Agung yang fokus pada kerugian negara, KPK lebih mengedepankan pengungkapan perkara suap. Namun tindakan tersebut perlu diapresiasi karena dengan strategi tersebut, banyak pejabat yang ditangkap lantaran main proyek atau main perkara.

“Dulu pernah ada ketua Mahkamah Konstitusi, ketua DPD, kemudian juga anggota DPR kena OTT,” sambung Yudi.

Sepanjang 2015-2019, KPK menggelar 87 OTT. Pada era Firli Bahuri menjabat Ketua KPK, OTT tetap dijadikan sebagai senjata dalam mengungkap perkara suap di Mahkamah Agung, KPU, termasuk menjerat Menteri KKP dan Mensos.

Yudi melanjutkan, OTT ditakuti lantaran bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap keterlibatan pihak lain. Atas dasar ini, banyak kalangan mengeluhkan cara kerja OTT karena pengembangannya bisa melebar. “Mungkin saat OTT, yang tertangkap pejabat setingkat kepala daerah. Namun, ketika pengembangan, yang ketahuan ternyata melibatkan pimpinan lembaga negara di pusat,” tutur anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

“Kita tidak tahu siapa nanti pelakunya, berapa jumlahnya, dan berapa perkara korupsi yang akan terungkap.”

Dia meminta Luhut bersama pemerintah menjadikan OTT sebagai kampanye antikorupsi. Sebab metode OTT sudah dapat dipastikan memberikan efek jera kendati belum menjamin 100 persen bebas korupsi.

Sebelumnya Menko Luhut mengeluhkan praktik OTT ketika memberi sambutan pada acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang turut dihadiri Firli Bahuri. “Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut.

Dia menilai upaya pencegahan korupsi penting digencarkan salah satunya melalui digitalisasi untuk memperkuat sistem. “Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” pungkas Luhut.