Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mempertegas soal pernyataannya yang tidak setuju dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Anies menjawab pertanyaan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal pemindahan IKN di debat pertama capres dan cawapres Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
Menurut Anies, jika ada masalah disuatu daerah, makan daerah itu tidak boleh ditinggalkan tapi harus diselesaikan. Ia mencontohkan saat masih bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta, saat itu semua masalah tidak pernah ditinggalkan sebelum tuntas.
“Kami melihat kalau bicara lalu lintas, aparat sipil negara kontribusi 4-5 persen saja. masalah di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum berbasis elekrik dan taman, Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman,” ujar Anies.
Saat ini, lanjut Anies, Indonesia masih memiliki masalah yang lebih penting. Pasalnya, Kalimantan membutuhkan pembangunan sekolah, kereta api antar kota sehingga yang menikmati dampaknya rakyat.
“Sementara IKN dibangun untuk para pemerintah dan penguasa,” kata Anies.
“Apakah boleh disimpulkan bahwa anda menolak IKN dilanjutkan,” tanya Ganjar menekankan.
Menjawab pertanyaan itu, Anies menyebut IKN merupakan salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap sebelum menjadi Undang-Undang (UU).
“Di mana penguasa menentukan hukum. Kami melihat ada kebutuhan urgent, kita belum mempersiapkan pupuk lengkap, tapi di saat yang bersamaan mendirikan bangunan megah IKN, di mana keadilan kita,” jawab Anies.
