Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai durasi debat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 selama 150 menit tidak akan mampu mengakomodasi keinginan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, undangan pemaparan visi misi capre-cawapres yang digelar komunitas tertentu bisa menjadi alternatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Iya, enggak akan bisa mengakomodasi semuanya. Karena itu Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengundang, (diskusi) Apindo ini melengkapi cerita-cerita soal debat yang sifatnya formal,” kata Ganjar usai menghadiri acara Apindo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Selain diskusi, Ganjar mengemukakan bahwa terdapat pengalaman dan rekam jejak yang dapat dilihat oleh masyarakat.
“Tetapi kan sebelum-sebelumnya ada pendapat, ada pengalaman, track record (rekam jejak), diskusi-diskusi seperti dengan Apindo. Jadi publik bisa menilai, kawan-kawan media juga bisa memberitakan,” katanya.
Sementara itu terkait debat perdana, Ganjar mengatakan bahwa dirinya akan berpedoman pada visi-misi dalam dokumen Ganjar-Mahfud Md.
“Karena ini tema yang pernah dilakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting (sesuaikan) dengan visi-misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar-Mahfud. Jadi besok kami akan jelaskan soal itu,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.
Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.
Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.
Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.
