Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kondisi pendidikan di Indonesia. Menurutnya, rata-rata lama sekolah (RLS) anak di negara ini masih berada pada level yang rendah, sebuah situasi yang bisa mengancam realisasi visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Bedah Gagasan Capres atas Persoalan Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Sahabat ICW dan disiarkan langsung melalui YouTube pada Jumat, 2 Februari 2024, Matraji menyoroti stagnasi peningkatan RLS meskipun telah diberlakukannya kebijakan wajib belajar selama 12 tahun sejak 2012. Kebijakan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata tidak mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan.
Sebelum kebijakan wajib belajar 12 tahun diterapkan, rata-rata lama sekolah di Indonesia berada pada angka tujuh tahun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka tersebut hanya mengalami peningkatan menjadi 8,77 tahun.
“Kenaikan dari tujuh tahun ke delapan koma tujuh tahun itu tidak lebih dari 1,1%. Ini menandakan bahwa cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045 terancam tidak terwujud,” ujar Matraji.
Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, sesuai dengan mandat konstitusional. Namun, Matraji menilai bahwa alokasi anggaran sebesar itu, meskipun terus meningkat setiap tahun selama satu dekade terakhir, ternyata hanya mampu memberikan kontribusi minimal terhadap peningkatan RLS.
Menurut Matraji, belum ada program pemerintah yang berhasil menciptakan perubahan signifikan dan berdampak langsung pada kemajuan pendidikan Indonesia. Hal ini, lanjutnya, menimbulkan keraguan terhadap kemampuan negara dalam mencapai target pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penegasan Matraji mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali strategi dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Diperlukan introspeksi dan inovasi dalam pengelolaan serta pemanfaatan anggaran pendidikan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan RLS anak-anak Indonesia.
Dalam konteks lebih luas, tantangan ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, tapi juga bagi semua elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
Seiring dengan berjalannya waktu, upaya bersama ini diharapkan mampu mengatasi stagnasi dalam sektor pendidikan dan memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai target ambisiusnya menjadi bangsa yang maju dan emas pada tahun 2045.
