Badan Anggaran atau Banggar DPR memastikan tidak akan menambah anggaran subsidi energi yang saat ini sudah semakin menipis. Kondisi ini membuat peluang pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar semakin terbuka.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan solusi atas keputusan ini adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi di pasaran.
“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Said kepada awak media di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).
Selain BBM, Banggar DPR juga tidak akan menambah anggaran subsidi untuk LPG 3 kiligram atau gas melon. Pertimbangan untuk tidak menambah subsidi di sektor ini karena DPR menilai selama ini subsidinya tidak tepat sasaran. Sebab menurut data hanya ada 22 persen masyarakat yang menikmati subsidi tersebut.
Said meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan lain seperti bansos secara langsung. Hal bermaksud agar tetap bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga Pertalite dan Solar.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.
Said menilai keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi lebih bijak ketimbang menambah subsidi yang faktanya tidak tepat sasaran.
