Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dianggap tidak bisa menghentikan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina imbas perang Israel-Hamas.
Kritik itu dilontarkan oleh Menlu Retno saat hendak menghadiri pertemuan darurat Tingkat Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi. Ia lantas meminta OKI harus berperan lebih banyak soal konflik di Palestina.
“Mengingat DK PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Sidang Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session [rapat darurat],” ujar Menlu Retno saat konferensi pers virtual, Kamis (19/10/2023).
OKI, lanjut dia, juga harus mendesak proses perdamaian yang berarti terus dilanjutkan untuk mencapai solusi dua negara.
Menlu Retno juga Indonesia bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina.
“Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak Bersama-sama,” ujar dia.
Di kesempatan itu, Menlu Retno menekankan Indonesia tak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina.
“Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Menlu Retno menerangkan semua pihak relevan untuk membuat koridor kemanusiaan di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati.
Dia menilai bahwa memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional.
“Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya,” katanya.
Menlu Retno juga menegaskan upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak.
Kritikan Menlu RI ini datang setelah DK PBB gagal mengadopsi resolusi terkait usulan gencatan senjata untuk kemanusiaan dalam perang Israel versus Hamas.
DK PBB gagal setelah AS memveto resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan Hamas untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada Rabu.
Pemungutan suara resolusi yang digagas Brasil ini sempat tertunda dua kali dalam beberapa hari terakhir ketika AS mencoba menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.
Dua belas anggota DK PBB memberikan mendukung rancangan resolusi tersebut, sementara Rusia dan Inggris abstain.
