Ketua DPD Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengaku pihaknya setuju dengan wacana penambahan jumlah kursi menteri melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.
Menurutnya, penambahan kursi tersebut dilakukan untuk memudahkan jalannya pemerintahan nantinya.
“Begini, saya kira memang, yang namanya UU itu harus sesuai dinamika dan kebutuhan pemerintahan,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Ace menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi setiap pemerintahan yang baru berbeda. Karenanya diperlukan fleksibilitas UU di dalam mengakomodasi apa yg menjadi visi misi presiden terpilih tentu harus dibuka secara lebar.
“Misalnya kita ambil contoh gitu yah pasca COVID-19 tentu ada pemulihan ekonomi yang sangat menjadi perhatian,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ace menilai melalui pengesahan RUU Kementerian Negara ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. Dia menyebut isu ini penting untuk diberikan akomodasi.
“Atau yang kedua misalnya soal krisis iklim yang sekarang ini dihadapi Indonesia dan juga seluruh dunia,” tuturnya.
Dengan demikian, Ace menyatakan pemerintah ke depan akan menghadapi isu krisis iklim, perubahan iklim serta persoalan lingkungan yang harus menjadi perhatian khusus. Hal ini semua tentu harus diakomodasi di dalam UU Kementerian Negara.
“Supaya kementerian tersebut memang bisa mengakomodasi bukan hanya aspek politis, tapi juga aspek kebutuhan teknokratis di mana negara menghadapi tantangan yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.
