Ekonom senior Indef Faisal Basri mengaku kecewa dengan jalannya debat capres terakhir yang cenderung bermain aman. Padahal banyak yang dapat dijadikan program kerja dari kegagalan pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Debat kelima adalah antiklimaks karena semua main aman, karena karakteristik orang Indonesia tidak suka orang yang nyinyir seperti saya ini. Tidak suka yang nyinyir seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Oleh karena itu mereka tidak nyinyir dalam debat,” katanya dalam diskusi publik yang diadakan Indef secara daring untuk menanggapi debat Pilpres 2024 di Jakarta, Senin (5/2/2024) .
Jadi biarlah Indef saja yang mengkitik pemerintahan Jokowi dalam kaitannya dalam kebijakan publik. Faisal mengungkapkan ada beberapa kegagalan Jokowi yang seharusnya menjadi program paslon pilpres yang dijabarkan dalam debat tersebut.
Faisal mengingatkan di era Jokowi gagal menurunkan angka kemiskinan dan gagal memajukan dunia pendidikan. Jadi seharusnya dalam debat para capres tegas menjelaskan kebijakan Jokowi melenceng atau sudah sesuai. Bila melenceng maka harus menjadi program kerja sehingga dapat menjadi pertimbangan rakyat dalam menentukan pilihan.
“Mereka (capres) menghindari untuk menilai Jokowi itu lurus atau melenceng. Apa yang sudah dilakukan Jokowi itu bener atau salah, itu harus dijelaskan,” kata Faisal menegaskan.
Menurut Faisal, kebijakan Jokowi terus meningkatkan bantuan sosial atau bansos harus dikritisi sebagai bentuk kegagalan. Indikasinya, di era Jokowi itu bansos meningkat dibandingkan era SBY. Bahkan lebih meningkat bila dibandingkan dengan masa Covid-19.
“Indikasi bansos terus meningkat berarti Jokowi gagal menyejahterakan rakyat, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos, yang nganggur, korban PHK, yang pupuknya kurang, yang gagal panen,” katanya.
Kegagalan lain juga tercermin dari kelompok rentan seharusnya menurun tetapi tidak terbukti dengan kucuran bansos justru mengalami kenaikan. “Tetapi para capres tidak ada yang berani ngomong begitu. Padahal, ini yang diserukan pasangan 01 dan 03. Karena takut tidak populer, khawatir di medsos sentimennya negatif. Jadi tidak perlu dibawa ke hati (memberi dukungan dalam pilpres),” ucap Faisal.
Faisal menjelaskan ada konsensus kalau bansos itu disalurkan dalam bentuk tunai. Dalam debat capres hal itu tidak menjadi pembahasan. Padahal kalau bansos berbentuk sembako maka 30 persennya akan hilang. “Misalkan kalau tunai 100 maka kalau sembako, yang diterima hanya 70 persen saja. Sedangkan yang 30 persen dikorupsi oleh panitia pengadaan, bagian pengepakan maupun transportasi,” katanya memaparkan.
Sementara dalam dunia pendidikan seharusnya kebijakan Jokowi dikritisi yang menerapkan kurikulum merdeka. Faisal berharap para capres dengan tegas mengatakan penilaiannya tentang kurikulum merdeka.
“Padahal hasilnya apa merdeka belajar itu, angka skor matematika turun, angka skor ilmu pengetahuan turun dan skor membaca turun. Itu konsep yang sesat, tetapi tidak ada yang berani,” ucapnya menyayangkan.
