Hubungan antara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Mantan Presiden Rodrigo Duterte menjadi sorotan belakangan ini.
Duterte menyebut Marcos Jr atau yang juga dikenal sebagai Bongbong, bisa digulingkan dari kursi presiden jika mengamandemen konstitusi soal masa jabatan presiden.
Dia memperingatkan Bongbong untuk tidak melakukan perubahan apapun terkait konstitusi, agar tak bernasib seperti ayahnya.
“Anda memasuki wilayah pengkhianatan, Pak Presiden. Dan Anda mungkin akan mengalami apa yang ayah Anda alami. Itu yang saya takutkan,” kata Duterte saat pidato di Davao pada Minggu (28/1/2024).
Ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade. Namun pada Februari 1986, dia digulingkan oleh Revolusi Kekuatan Rakyat.
Ada pun konstitusi yang berencana diubah oleh pemerintah Bongbong yakni Konstitusi pada 1987, yang menyatakan presiden hanya bisa menjabat satu kali usai masa jabatan enam tahun.
Bongbong disebut-sebut mendukung perubahan konstitusi demi menarik investasi asing. Duterte menduga Bongbong menyuap pejabat lokal untuk menghapus batasan masa jabatan.
Sebelumnya, Duterte juga menyebut Bongbong sebagai pecandu narkoba.
“Angkatan Bersenjata Filipina, Anda tahu itu. Kita punya presiden pecandu narkoba! Anak sundal itu,” kata dia, dikutip Rappler.
Di hari berikutnya, Bongbong pun merespons pernyataan Duterte.
“Saya pikir (Duterte) seperti itu karena pengaruh fentanil (obat opioid),” ujar Bongbong kepada awak media.
Bongbong mengatakan obat itu mempengaruhi Duterte ketika masih memerintah. Duterte sebelumnya juga pernah mengaku mengonsumsi obat tersebut untuk menghilangkan rasa sakit usai kecelakaan sepeda motor.
“(Duterte) telah mengonsumsi obat tersebut dalam waktu yang sangat lama setelah lima, enam tahun. Obat itu berdampak ke dia,” ujar Bongbong seperti dikutip The Guardian.
Hubungan Duterte dan Bongbong sudah lama tampak tak harmonis. Duterte pernah menyebut Bongbong sebagai anak manja dan pemimpin yang lemah.
Hubungan kedua keluarga itu juga tegang karena laporan pengadilan pidana internasional. Mereka menyelidiki tindakan brutal Duterte terhadap narkoba saat menjadi presiden Filipina.
