Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi sentil balik anggota Komite HAM PBB (CCPR) Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024. Ia pun menyinggung soal penundaan pemilu di Senegal, negara tempat Ndiaye berasal.
Ia mengaku mendukung apa yang dilakukan para diplomat RI yang tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Menurutnya, tidak tepat pertanyaan itu dilontarkan, terlalu tendensius dan terkesan cari-cari masalah.
“Saya rasa tidak relevan pertanyaan tersebut. kalau maksudnya pertanyaan itu sebagai sebuah kasus juga tidak pas karena hasil rekapitulasi saja belum diumumkan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Bobby menyatakan, seharusnya sebelum mencoba mengkritik proses pemilu di Indonesia, Ndiaye berkaca dulu dengan kondisi negara asalnya, Senegal, yang sedang tidak baik-baik saja. Presiden Senegal Macky Sall secara sepihak menunda pemilu dan diduga akan memperpanjang masa jabatannya.
“Kondisi negara kita juga sedang baik-baik saja tidak seperti di Senegal yang baru-baru ini juga menunda pemilu, situasi di sana juga tidak kondusif. Sejak juni 2023 Senegal juga sudah menutup akses internetnya,” ucap politikus Golkar itu.
Sebelumnya, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mengajukan pertanyaan tendesius dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024).
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres, sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan.
“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?” ucap Ndiaye mempertanyakan.
Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut. Pertanyaan lain pun dilontarkan Ndiaye terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu itu.
Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh Perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat. Dalam sidang berupa sesi tanya-jawab tersebut delegasi Indonesia malah menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.
Senegal Mencekam
Kondisi Senegal kian mencekam setelah pemilu di negara tersebut ditunda. Gelombang demonstrasi pecah di seluruh negeri. Pemerintah pun melarang unjuk rasa yang digelar pada Selasa (13/2/2024) menyusul langkah kontroversial yang menunda pemilihan presiden bulan ini ke Desember dan memperpanjang masa jabatan Presiden Macky Sall.
Tak hanya itu, akses internet seluler di Senegal juga ditangguhkan untuk kedua kalinya di bulan Febuari. Elymane Haby Kane, salah satu penyelenggara unjuk rasa, mengatakan kepada AFP bahwa dia telah menerima surat resmi dari otoritas setempat di ibu kota Dakar bahwa unjuk rasa tersebut dilarang karena dapat menghambat lalu lintas.
Dilansir Al Jazeera, kekacauan mulai pecah setelah pada 3 Februari lalu Presiden Macky Sall mengumumkan menunda pemilihan presiden pada akhir Februari nanti tanpa mengumumkan tanggal pengganti baru.
Sall mengatakan dia menunda pemilu karena perselisihan daftar calon dan dugaan korupsi di tubuh konstitusi yang menangani daftar tersebut. Alhasil, sehari setelah pengumuman, bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi pun tak dapat dihindarkan.
Situasi panas juga terjadi di dalam parlemen, di mana anggota parlemen oposisi dikeluarkan secara paksa dari majelis ketika mereka memperdebatkan keputusan Sall. Dukungan parlemen datang pada Senin (5/2/2024) ketika 105 anggota parlemen dari 165 kursi memberikan suara mendukung tindakan tersebut, yang menunda pemilu hingga Desember dan mempertahankan Sall hingga penggantinya dilantik. Presiden yang menjabat maksimal dua periode itu sedianya akan meninggalkan jabatannya pada 2 April.
