DPR Minta Penjelasan BP Batam soal Bentrokan di Pulau Rempang

DPR Minta Penjelasan BP Batam soal Bentrokan di Pulau Rempang

Anggota Komisi VI DPR Harris Turino saat rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023). (Foto: Dok. DPR)

Anggota Komisi VI DPR Harris Turino mencecar sejumlah pertanyaan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi, terkait bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (13/9/2023).

“Jadi pada kesempatan ini, kami minta konfirmasi dari pak Rudi sebagai kepala BP Batam, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ekskalasi ini tiba-tiba meningkat, mungkin perlu dibuka siapa saja yang memang ada di belakang ekskalasi yang meningkat ini, ini satu hal,” ucap Harris saat RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Ia juga mempertanyakan bagaimana cara BP Batam melakukan sosialisasi terhadap penghuni kawasan yang ingin dialihfungsikan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) mengingat terdapat 16 perkampungan tua di area tersebut.

Menurutnya, bentrokan terjadi karena cara sosialisasi yang keliru. Sehingga wajar memantik reaksi dari para penduduk yang ingin mempertahankan tanahnya. “Karena saya yakin pada hakekatnya mereka juga kalau dijelaskan dengan bening, dan dikasih solusi yang baik, mereka juga bisa menerima investasi ini. Tapi faktanya kita lihat ekskalasinya sudah makin memburuk,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kelanjutan ucapan Rudi perihal seluruh warga yang ditahan oleh aparat kepolisian akan dilepaskan, serta bagi warga yang terluka akibat bentrokan sudah diobati dengan biaya negara atau belum.

“Tetapi melihat ekskalasinya, saya minta pak Rudi sebagai kepala BP Batam bisa juga meminta aparat untuk paling tidak, sementara meredakan situasi agar memungkinkan terjadinya dialog dengan warga,” tegas Harris.

Legislator dari Fraksi PDIP ini membeberkan bahwa dirinya tadi pagi juga sudah meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, untuk berbicara kepada warga Rempang dan mencari solusi terbaik. Ia juga meminta ada perlakuan khusus bagi warga yang sudah tinggal lama menetap di wilayah tersebut, jangan disamakan dengan penduduk yang baru lima tahun bermukim.

“Agar investasi ini di satu sisi menguntungkan Indonesia, tetapi sekaligus jangan merugikan warga masyarakatnya. Dan mohon kalau memang ada warga yang sudah tinggal di daerah tersebut selama bergenerasi-generasi, mohon supaya mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan pendatang yang baru satu, lima tahun yang masuk ke daerah itu,” jelas Harris.

Diketahui, pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China. Nilai investasi yang masuk pada proyek ini ditaksir mencapai Rp175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp361 triliun.

Topik