Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebut pihaknya saat ini tengah memberikan perhatian khusus mengenai isu dana desa. Menurutnya pemerintah ke depan perlu menaikkan anggaran terkait desa dari Rp1,5 miliar menjadi Rp5 miliar.
“PKB mendorong supaya dana desa dinaikkan dari rata-rata sekarang Rp1,5 miliar, kita dorong untuk dinaikkan sampai Rp5 miliar ke depan,” kata Syaiful saat ditemui diacara rilis survei Populi Center, Jakarta, dikutip Selasa (27/6/2023).
Ketua Komisi X DPR RI menilai akibat dari kenaikan anggaran dana desa ini, pemerintah perlu mengurangi anggaran kementerian-kementerian lain atau bahkan mengurangi jumlah kementerian yang saat ini ada 34 kementerian, di antaranya empat kementerian koordinator dan 30 kementerian bidang.
“Apa konsekuensinya? Anggaran untuk kementerian dipangkas habis saja. Kalau perlu kementerian dikurangi,” ujar Syaiful.
Menurutnya jika kebijakan pengurangan kementerian ini benar dijalankan, maka seluruh anggaran dapat dialokasikan langsung ke desa-desa. Syaiful mengatakan pengalokasian ke desa secara langsung tersebut merupakan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan dapat di segera diselenggarakan dengan baik.
“Jangan sampai ada kasus lagi, disebuah desa masyarakat butuh apa, yang datang apa, dan seterusnya. Ini masih kita dapati suasana yang semacam itu,” jelas Syaiful.
Perangkat Desa Sanggup Kelola Anggaran Besar
Syaiful menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan desa-desa terkait dengan kesanggupan desa dalam mengelola dana tersebut. Ia menyebut pada saat diberikan dana sebesar Rp1,5 miliar, desa-desa tersebut mampu mengalokasikan dananya dan lulus.
“Karena dulu kepala desa yang kita sangsikan utk kelola dana desa Rp1,5 miliar, faktanya hari ini mereka bisa dan lulus. Kita berkali-kali keliling, bapak ibu kepala desa sanggup kelola dana berapa? Mereka sanggup bisa kelola hingga Rp5 miliar,” jelas Syaiful.
Ia menegaskan kebijakan ini perlu didorong oleh rezim berikutnya sebagai upaya memberi kesempatan bagi desa untuk memajukan pembangunan. Karena sejatinya, pembangunan dari bawah menjadi sangat penting untuk saat ini.
“Dan menurut saya akan memangkas semua proses birokratisasi yang telah lama ini menjadi isu penting kita dengan cara daerah langsung kita kasih tempat untuk kelolanya,” ujar Syaiful.
