Politik identitas disinyalir masih menjadi isu yang cukup mendesak dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menilai perlu adanya dorongan agar Pemilu 2024 mendatang dapat menjadi ajang pertarungan gagasan untuk menghindari hal ini.
Anggota DKPP Josef Kristiadi, menilai sosialisasi soal kerawanan politik identitas dalam gelaran Pemilu 2024 perlu lebih digencarkan lagi. Selain itu seluruh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawaslu (Bawaslu) dan DKPP, harus memiliki langkah-langkah pencegahan.
“Bahwa bagaimana kita mendorong agar pemilu 2024 itu, menjadi ajang pertarungan gagasan. Gagasan yang memuliakan kehidupan bersama,” tegasnya dalam Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024, di Jakarta, pada Selasa (27/12/2022).
Lebih lanjut dikatakan, agenda menjadikan Pemilu 2024 sebagai ajang adu gagasan akan bisa berjalan efektif bila dibuat aturan yang jelas untuk menstimulir para kontestan.
“Mungkin penyelenggara pemilu dapat membuat aturan yang menstimulir adanya perdebatan-perdebatan yang konstruktif, untuk bisa di mulai. Bahwa pemilu itu tidak hanya cuma mengandalkan politik identitas atau politik uang, tetapi gagasan sudah mulai muncul,” ungkap Josef.
Ia menegaskan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan jadi sia-sia, tanpa adanya stimulir dari suatu lembaga yang cukup berwibawa untuk mendorong adanya sosialisasi gagasan-gagasan yang positif.
“Tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Yaitu apakah gagasan-gagasan itu masih bisa dijadikan diskusi dan perdebatan,” lanjutnya.
Josef juga menyebut bahwa dalam kehidupan berdemokrasi selalu ada dua hal penting yang diperjuangkan, yaitu pemilu yang terselenggara dan nilai yang mengisi.
“Sehingga ada nilai-nilai yang betul-betul memberikan perangkat batiniah, iman politik dari pada politisi yang kita pilih ini, terutama untuk selalu mengerti apa yang menjadi kepentingan umum,” tegasnya.
