Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, enggan mencabut tudingannya yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memolitisasi kasus korupsi yang membelit kliennya. Roy sebelumnya menuding Kepala BIN dan Mendagri mendatangi Lukas meminta agar Waterpauw menjadi Wagub Papua.
Roy menegaskan Waterpauw merupakan bagian dari politisasi hukum yang menersangkakan Lukas Enembe sebagai tersangka. “Saya mengatakan bahwa Pak Paulus Waterpauw satu bagian yang melakukan politisasi karena sekarang dia berada di dalam pemerintahan, bukan di lembaga kepolisian,” kata Roy, di Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Dia menolak melakukan tuduhan, tetapi mendorong agar para pihak, termasuk petinggi Polri yang telah pensiun untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. “Saya wanti-wanti sebenarnya itu menjadi instropeksi diri kepada semua pejabat, teman-teman saya, petinggi-petinggi Polri yang sudah pensiun untuk hati-hati ketika dipercayakan oleh negara,” ucap Roy.
Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe untuk memberi klarifikasi atas tudingannya dalam tempo 2×24 jam, terhitung sejak Senin (26/9/2022). Waterpauw menilai pernyataan kuasa hukum Enembe tidak berdasar dan terlalu jauh untuk membuat wacana.
Waterpauw menegaskan, apabila dalam tempo 2×24 jam pihak kuasa hukum Enembe tidak memberi klarifikasi maka dirinya bakal membuat laporan polisi pencemaran nama baik. Dia mengingatkan pula bahwa perbuatan Enembe yang mengulur-ulur waktu menghindari proses hukum KPK hingga menggiring isu politisasi tidak relevan.
Menurutnya, semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Jangankan gubernur, figur pejabat selevel menteri juga memenuhi panggilan pemeriksaan jika diminta penegak hukum. Perbuatan Enembe dan kuasa hukum dianggap telah merusak citra Papua.
“Kalau sudah berhadapan hukum, silakan dihadapi karena perbuatan seperti itu tidak mendidik dan merusak citra anak-anak Papua,” tegas pensiunan polisi.
