Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri diskusi yang digelar Forum Akademisi Jaringan Indonesia (JARI) di Theatre Eahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023) malam.
Kegiatan bertajuk ‘Menatap Indonesia Masa Depan’ tersebut dihadiri ratusan akademisi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, profesor, doktor, dekan hingga rektor.
Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo memaparkan konsep dari demografi Indonesia, pendidikan, kesehatan, pangan hingga penegakan hukum. “Menatap cita-cita Indonesia Emas 2045, raih GDP ranking lima, pertumbuhan ekonomi 6,6 persen, dan pendapatan perkapita 15 ribu USD. Jika ini bisa dicapai Indonesia bisa zero povertu rate dengan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ganjar.
Ganjar memaparkan konsep berikutnya dengan pendidikan gratis sejak awal masuk sekolah hingga SMA dan menurunkan stunting AKI & AKB. Kemudian menerapkan layanan mental health di setiap kampus dan puskesmas, di mana satu keluarga miskin satu sarjana, satu desa satu puskesmas atau pustu satu dokter hingga jaminan hari tua untuk semua lansia-kenaikan angka harapan hidup dan kebahagiaan.
“Investasi kesehatan sangat penting, jadi olahragalah setiap hari dan makan makanan yang sehat. Jika sudah sampai sakit hingga berobat ke luar negeri, seakan-akan tidak percaya dengan lembaga kesehatan di Indonesia,” paparnya.
Untuk konsep pangan, Ganjar menyampaikan perlunya menerapkan smart distribution, smart farming, dan smart fishing. Tiga hal yang harus menjadi perhatian, yakni stok pangan, komponen cuaca dan kondisi lahan.
Kemudian stabilitas harga (pangan dan pendukung pertanian), modernisasi (sarana prasarana pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan.
Soal konsep penegakan hukum, Ganjar mengedepankan kedaulatan hukum untuk masyarakat. Pertama, dia menilai perlunya pendidikan hukum sejak dini (korupsi, terorisme, narkoba, ITE), lalu peningkatan utilisasi surveillance di ruang publik, satu data single identity untuk keperluan penyelidikan, akses pengadilan pidana-perdata yang mudah dan terjangkau.
Dia menyebutkan contoh aktor hukum yang baik, seperti Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Prof Baharuddin Lopa. “Masalah penegakan hukum kembali pada aktor hukum itu sendiri. Jadi kita harus menguatkan lembaga kejaksaan, KPK, dan Kepolisian,” kata Ganjar.
