Presiden Joko Widodo buka suara terkait sentilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal proyek food estate. Presiden menegaskan proyek senilai Rp2,3 triliun itu bukan cuma dikerjakan Kementerian Pertahanan, namun oleh beberapa Kementerian.
“Teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan,” ujar Jokowi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Jokowi mengatakan, proyek itu sengaja dijalankan pemerintah demi mencegah terjadinya krisis pangan di Indonesia. Presiden mengatakan, saat ini banyak negara sedang dilanda krisis pangan.
“Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan,” kata Jokowi.
Soal kebijakan itu belum berefek ke masyarakat maupun terdapat beberapa kecacatan dalam pelaksanaannya, Jokowi mengatakan, hal itu masuk dalam evaluasi pemerintah.
“Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil atau yang belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi ya,” kata Jokowi.
Sekjen PDIP, Hasto Kristianto diketahui mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan. Hasto menyebut proyek tersebut dalam praktiknya telah menghancurkan hutan.
Belakangan Hasto menjilat ludah sendiri, dengan memuji proyek food estate. Hasto kini memandang proyek itu adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. “Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus hanya implementasinya, sama dengan infrastruktur itu bagus implementasinya, baik,” kata Hasto dalam amanat upara Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Hasto bahkan menyatakan jika kebijakan ini sudah baik, tinggal kembali dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada unsur vested of interest. Bahkan beberapa lembaga sudah menyiapkan data-data mengenai sisi negatif dari kebijakan yang dinilainya bagus ini. “Kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami,” kata Hasto.
PDIP pun setuju dengan diadakannya kebijakan ini, tutur Hasto, karena bertujuan untuk membangun kedaulatan bangsa. Tetapi, kembali, yang dikritisi PDIP mengenai potensi vested of interest yang akan bermunculan seiring dengan diimplementasikannya kebijakan ini.
“(Misalnya) diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dlm menggunakan anggaran dari negara,” kata Hasto.
Vonita Betalia
