Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menitipkan pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo soal isu reshuffle atau perombakan kabinet yang mencuat belakangan ini.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, perombakan kabinet sejatinya tidak tepat dilakukan saat ini lantaran partai politik tengah mempersiapkan diri mnghadapi Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Hasto menyarankan Presiden Jokowi lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.
Meski begitu, Hasto tak menampik Presiden Jokowi bisa saja melakukan reshuffle apabila ada menteri terjerat kasus hukum. Sejatinya, presiden sebenarnya juga bisa menunjuk menteri ad interim guna mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.
“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” katanya.
Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Diketahui, isu reshuffle mengemuka seiring dugaan keterlibatan menteri Kabinet Indonesia Maju dalam kasus hukum.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Muncul kabar, politikus Partai NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.
Kasus hukum yang diduga melibatkan dua menteri itu berujung mencuatnya dugaan akan dilakukannya perombakan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
