Kamis, 22 Des 2022 – 12:13 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan kembali memantik kontroversi, lantaran menyebut gelaran OTT KPK memburuk citra negara ketika memberi sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/2022). (Foto: Info Publik)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi pernyataan sang mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Klarifikasi disampaikan melalui Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi seiring “hantaman” yang diterima Luhut usai mengatakan OTT KPK memperburuk citra negara.
“Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem. seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program stranas pemberantasan korupsi yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK. Upaya ini yang harus didorong lebih masif,” kata Jodi kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Jodi menjelaskan, Luhut juga bermaksud agar KPK kini beralih pada sistem yang sudah digitalisasi untuk mencegah perilaku dan tindakan korupsi.
“Kalau masih banyak OTT berarti upaya pencegahan kita masih harus didorong lebih cepat. pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti simbara, e-katalog dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan, diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi,” kata Jodi memaparkan.
Oleh karena itu, menurut Jodi, Luhut hanya ingin setiap orang tidak terjerumus dalam tindakan tak berakhlak seperti korupsi.
“Pada dasarnya sih juga Pak Luhut bukan orang yang senang melihat orang susah. Kalau bisa sistemnya diperbaiki ya itu kan lebih baik, supaya orang tidak terjerumus,” kata Jodi.
Sedikit-sedikit Tangkap Orang
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan kritik terhadap kinerja KPK. Menurutnya, KPK tidak perlu sedikit-sedikit tangkap orang. Luhut menyebut apa yang dilakukan KPK melalui OTT bisa membuat buruk citra negara.
“Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut menekankan, bila digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Maka, KPK tidak perlu lagi sedikit-sedikit main tangkap. “Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” tuturnya.
Logika Luhut Dinilai Sulit Dipahami
Tak ayal, pernyataan Luhut menuai kontroversi. Sejumlah pihak langsung melayangkan kritikan atas pernyataan tersebut.
Kritik antara lain terlontar dari Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Kurnia menilai OTT merupakan metode efektif dalam pemberantasan korupsi. Jangkauannya terbukti mampu mengungkap praktik korup pada seluruh cabang kekuasaan mulai dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tak terkecuali pihak swasta.
“Apakah Saudara Luhut tidak senang jika KPK, yang mana merupakan representasi negara, melakukan pemberantasan korupsi?” kata Kurnia.
“Selain itu, Luhut mengatakan OTT membuat citra Indonesia jelek. Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir Saudara Luhut,” ujar Kurnia menambahkan.
Bahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tak setuju dengan pernyataan Luhut. Wapres menyebut, OTT yang dilakukan KPK masih diperlukan berbarengan dengan penerapan pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
“Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi,” kata Wapres di Jakarta, kemarin.
Diana Rizky
