News

Dewan Pakar Golkar Ingin Posisi Airlangga Dievaluasi, Dorong Munaslub?

Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat untuk membahas soal nasib Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartaro sebagai calon presiden (capres). Salah satu hasil rapat tersebut adalah mengevaluasi soal pencapresan Airlangga pada 2024.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan pihaknya melakukan pembahasan ini karena DPP Partai Golkar tidak terlihat menjalankan keputusan Munas sebelumnya.

“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” ujar Hisjam seperti dikutip, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, Golkar sudah membangun koalisi dengan PAN dan PPP yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun hingga saat ini koalisi tersebut belum menunjukkan kejelasan khususnya dalam penetapan capres 2024. Bahkan salah satu anggota koalisinya yakni PPP sudah lebih dulu menentukan sikap dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Sehingga saat ini hanya tersisa Golkar dan PAN yang sikapnya masih netral pada Pilpres 2024. “Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” imbuhnya.

Ridwan mengaku akan mendorong Dewan Pakar Partai Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi terkait Pilpres. Sebab hingga saat ini Golkar terlihat tidak leluasa dalam menentukan sikap politiknya. Sebab Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar berada dalam kabinet sebagai menteri.

Dia menjelaskan dalam keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana.

“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” imbuh dia.

Airlangga Incar Posisi Cawapres

Sebagai informasi, hingga saat ini Golkar memang belum menentukan sikap politiknya pada Pemilu 2024. Bahkan dalam Rapimnas Golkar beberapa waktu lalu justru keluar keputusan, jika Airlangga selaku Ketua Umum memiliki keleluasaan dalam menentukan sikap.

Sehingga Airlangga tidak lagi harus menjadi capres 2024, karena rekomendasi Rapimnas kemarin memberikan amanat kepada Airlangga untuk menentukan keputusan untuk mendukung capres/cawapres pada Pilpres.

Dengan rekomendasi itu, Golkar saat ini tengah mendorong upaya untuk merapat pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pertimbangannya, Golkar bisa mengajukan Airlangga sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Namun upaya ini mendapatkan rintangan dari kolega Gerindra di KKIR yakni PKB. Sebab sejak awal pembentukan KKIR, Gerindra sudah menggandeng PKB dan menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Back to top button