Pemerintah seharusnya mendapatkan 35 persen kepemilikan Blok Masela secara gratis untuk dikelola Pertamina Persero. Apalagi Inpex dan Shell dalam lima tahun tidak juga melakukan kegiatan eksplorasi setelah Plan of Development (PoD) disepakati, maka wajib dikembalikan ke pemerintah.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional ( DEN ) , Djoko Siswanto menilai jatah PT Pertamina (Persero) di Blok Masela dalam bentuk hak partisipasi atau participating interest (PI) 35 persen.
“Nah saya juga gak tahu itu (harga). Siapa tahu, tidak ada harga kan lebih mantap. (Lebih baik gratis ya?) Iya dong ngapain bayar-bayar,” jelasnya yang dikutip saat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Pernyataan tersebut disampakan Djoko ketika ditanya harga pasti akuisisi tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, harus tegas menerapkan aturan tentang pengelolaan Blok Masela. Sebab “harta karun” di blok tersebut belum dipoles pihak Inpex dan Shell. “Kan yang saya bilang, itu kalau belum dapat perjanjian jual beli gas (PJBG) bisa diperpanjang,” terangnya.
Oleh sebab itu, menurut Djoko, yang harus dikejar adalah pembeli gasnya lebih dahulu. Sebab, jika tidak ada pembeli gas, maka proyek itu tidak akan dikembangkan dan POD-nya dapat selalu diperpanjang terus-menerus.
“Ya itu makanya yang dikejar adalah pembeli gas gitu, tapi pemerintah kan bisa ambil kebijakan gitu, apa pun berdasarkan UU kan lebih tinggi. Itu lebih tinggi dari yang di bawahnya,” imbuhnya. Di sisi lain, Djoko menilai, pemerintah sejatinya dapat melakukan terminasi dengan menggunakan UU.
“Tapi tetap ujung-ujungnya adalah cari pembeli, siapa pun yang kelola kalo tidak ada pembeli ya ga ada. Misal terminasi, kasih Pertamina. (Nah) Pertamina kalo tidak ada pembelinya, ya tidak dikembangkan juga,” paparnya. Baca Juga Suka Bergosip tentang Artis? Ini Hukumnya dalam Islam “Jadi, kejar kontraktornya dan SKK kan menunjuk pembeli bagian negara. Dua-duanya kita kejar dalam bentuk PJBG ya Gas Ses Agreement (GSA),” paparnya.
