PKS: Lima Kali Ganti Presiden, Kereta Cepat China Belum Untung

Mega proyek kereta cepat China yang biayanya bengkak US$1,9 miliar menjadi US$8 miliar, jangan harap balik modal cepat. Lima kali ganti presiden belum untung.

Disampaikan Anggota Komisi VI DPR asal PKS, Amin AK, banyak kajian menyebut proyek kereta cepat China yang dibanggakan Presiden Jokowi, tidak akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan.

Jangankan untung, kata Amin, untuk balik modal saja, perlu waktu minimal 42 tahun. Atau 5 kali ganti presiden alias pemilu, masih belum cukup.

Dengan asumsi jumlah penumpang harian mencapai 30.000 penumpang, harga tiket dibanderol Rp250.000 itu, pendapatan dari kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) cuman Rp2,7 triliun. “Kalau pendapatan itu di-matching-kan dengan modal Rp114 triliun, butuh 42 tahun,” tutur Amin, dikutip Sabtu (6/8/2022).

Dia bilang, tidak ada bisnis yang hanya dihitung dari pendapatannya saja. Sebab ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, termasuk biaya operasional.

“Kalau kita anggap proyek ini untungnya 10 persen dari pendapatan, maka butuh waktu ratusan tahun untuk balik modal (Break Even Point/BEP),” ujarnya.

Dia menganggap bahwa proyek KCJB sangat tidak masuk akal, secara hitungan bisnis dan hanya akan menjadikan BUMN semakin tertatih. Selain itu, dari sisi benefit pun, menurutnya, proyek KCJB tidak menghasilkan benefit apapun.

“Iklim usaha apa di lintasan itu, masyarakat apa dengan jenis usaha apa yang bisa ditumbuhkan, itu tidak ada. Jadi daya ungkit ekonomi tidak ada, malah yang terjadi dampak sosialnya yang besar,” cetusnya.

Asal tahu saja, taksiran awal, proyek kereta cepat China yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini, menelan biaya US$6,07 miliar. Atau setara Rp86,5 triliun.

Dalam perjalanannya, biaya bengkak US$1,9 miliar atau setara Rp27 triliun, menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.

Alasan terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun, macam-macam. Mulai naiknya angka pembebasam lahan, enginering, procurement, construction (EPC), hingga soal relokasi jalur dan biaya lainnya.

Selain bengkak biaya, proyek prestisiun Presiden Jokowi ini juga molor dari target penyelesaian. Awalnya 2019 mundur ke 2022. Kini molor lagi ke Juni 2023. Belum lagi banyaknya masalah terkait pengerjaan konstruksi proyek ini.