Bagi kalangan pengusaha atau investor, tidak masalah bila ikut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tetapi harus pasti terlebih dahulu bagaimana aspek permintaan warga baru di IKN? Walaupun pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan sampai dengan 180 tahun ke investor.
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani mengatakan para pelaku usaha masih menakar permintaan dari populasi yang akan tinggal di IKN, terutama pada tahap awal pemindahan yang hanya akan diisi oleh para Pegawai Negeri Sipil (PSN) yang menjalankan fungsi pemerintahan.
“Permasalah yang utama adalah mengenai permintaan atau demand. Misalnya, kalau bangun mal di situ maka siapa yang akan datang,” ujar Shinta usai Pengukuhan DPN Apindo 2023-2028, Senin (31/7/2023).
Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pernah mengatakan strategi pemanis (sweetener) agar investor mau masuk ke IKN dengan memberikan hak pengelolaan lahan sampai dengan 180 tahun ke investor. Karenanya, insentif tersebut hanya berlaku khusus bagi investor yang akan masuk ke proyek di IKN Nusantara.
“Ini bukan soal ngemis atau tidak ngemis. Jadi kita kan harus menawarkan hal yang menarik bagi investor. Nah yang menjadi salah satu yang menarik adalah sweetener yang mungkin terkait dengan jangka waktu kepemilikan lahan,” ujar Bahlil dalam Rapimnas Kadin, Jumat (2/12).
Jadi sebelum mengajak investor, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dasar untuk memfasilitasi mobilitas di dalam kawasan IKN saja. Tetapi juga sekaligus memberikan akses terhadap para pengusaha di kawasan penyangga IKN.
“Jadi pemerintah harus masuk dengan infrastruktur yang memadai, bagaimana pemindahan masyarakat ke sana, masyarakat di sekitar seperti di Balikpapan dan Samarinda, bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di IKN,” sambungnya.
Bahkan, Shinta menjelaskan yang paling penting dalam pembentukan kota baru adalah tersedianya fasilitas-fasilitas dasar, seperti akses kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perumahan.
“Dalam proses dari segi investasi kita melihat bahwa IKN ini sebagai proyek pemerintah memang perlu juga partisipasi daripada investor lokal. Oleh karena itu pengusaha di Apindo mulai mengembangkan investasi-investasi di IKN, ada program kemitraan dengan asing, ada juga yang mereka masuk sendiri,” jelasnya.
Sampai saat ini pemerintah masih tetap mengejar investasi sebagai pendaan untuk membangun proyek di IKN. Kenapa, karena komposisi pendaan IKN sekitar 20-30% yang dibiayai oleh APBN, sedangkan sisanya menggunakan uang sari para investor.
Wahid Ma’ruf
