Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menekankan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan yang semula bakal digelar pada 10 November 2022 bukan dibatalkan atau ditunda, namun Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS memang belum ditetapkan.
“Sampai saat ini masih intens komunikasi politik, masih menunggu deklarasi. Memang belum ditetapkan. Bukan ditunda dan masih dikembalikan ke internal partai-partai,” kata Kamhar dalam diskusi bertajuk ‘Siapa Presiden dan Wapres Indonesia 2024?’ yang digelar Inilah.com di Petra Restaurant, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Menurut Kamhar, wacana deklarasi 10 November 2022 semula ditiupkan politisi Partai NasDem, bukan dilatarbelakangi dengan kesepakatan dari ketiga partai. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar bersabar sebab tiga partai masih menggencarkan komunikasi politik.
“Kita rujuk kembali deklarasi 10 November dari politisi NasDem. Sejak bulan November sudah mengemuka ke publik sebagai tindaklanjut mekanisme NasDem,” ujarnya.
Maka, lanjut Kamhar, tanggal 10 November itu masih ada perubahan dalam konstelasi Koalisi Perubahan yang masih dalam proses belum ada kesepahaman. “10 November itu bukan batal deklarasi, karena memang belum ada kesepahaman,” ujar dia.
Di sisi lain, Kamhar juga menyebut, Majelis Tinggi Partai Demokrat baru mengagendakan persidangan untuk memutuskan arah koalisi para Desember 2022 hingga awal 2023.
“Belum bersidang untuk ini masih proses, Majelis Tinggi belum bersidang. Bila menurut Andi Malarangeng akan dibahas pada akhir Desember atau awal tahun 2023 itu akan diputuskan sikap politik Partai Demokrat,” terang dia.
Lebih lanjut, ia menuturkan, proses pematangan Koalisi Perubahan menjadi harapan Partai Demokrat agar mendapatkan titik temu kejelasan dalam menghadapi Pilpres 2024.
“Proses pematangan koalisi ini saat ini akan menjadi harapan tiga partai dan memiliki ketertarikan koalisi ini solid ada langkah maju ke depan, enggak ada ragu-ragu lagi,” tegasnya.
