Beban keuangan negara pada tahun ini, benar-benar berat. Untuk subsidi energi saja, anggarannya Rp500 triliun. Setara 18 persen dari total APBN yang mencapai Rp3.000 triliun. Belum lagi, disisihkan 20 persen untuk bayar utang berikut bunganya.
Melihat beratnya beban keuangan negara itu, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, mengimbau, masyarakat bisa menghemat energi. Mulai dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, hingga LPG (liquefied petroleum gas).
“Kita semua harus menyadari pemanfaatan dan penggunaan energi, termasuk BBM, listrik, elpiji, dilakukan secara hati-hati, efisien, dan hemat,” ujar politikus Partai Demokrat itu, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Menurut dia, penghematan pemakaian energi akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Jika subsidi berkurang maka bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat harus menjaga agar tidak terjadi pemborosan energi, sebab pemerintah mengeluarkan biaya subsidi untuk penggunaan dan pemanfaatan energi,” katanya.
Selain terserap untuk subsidi energi, kata Syarief, APBN juga harus mengalokasikan sekitar 20 persen untuk membayar cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp7.000 triliun. Belum lagi tersita untuk membayar proyek infrastruktur yang menjadi fokus Jokowi. “Jika subsidi bisa dikurangi dengan cara menghemat pemakaian energi, maka bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran),” ujar Syarief.
Syarief menambahkan jika masyarakat hemat dalam menggunakan energi akan berdampak luas, salah satunya ekonomi lebih efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah bisa fokus untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Jika ini bisa dilakukan maka kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kita harus hemat energi demi meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik,” imbuh anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Cianjur dan Kota Cianjur serta Kota Bogor ini.
Dia mencatat angka kemiskinan saat ini sebesar sembilan persen dan tingkat pengangguran sekitar enam persen. Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, angka kemiskinan terjaga di level 17,6 persen.
Pada saat mengakhiri jabatan sebagai presiden tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 10,9 persen. Adapun angka kemiskinan turun 7 persen, selama 10 tahun pemerintahan SBY. Sementara saat ini, angka kemiskinan mencapai 11 persen. Secara keseluruhan, angka kemiskinan sejak 2014 hingga 2023 hanya turun 1 persen hingga 2 persen saja.
Untuk menghemat energi, Syarief mengharapkan adanya perubahan perilaku (behaviour) masyarakat, dan salah satu contoh sederhana adalah mematikan listrik atau lampu yang tidak digunakan, menggunakan energi terbarukan, termasuk beralih ke kendaraan listrik. “Perubahan perilaku yang mendorong penggunaan energi secara efektif. Jika perilaku masyarakat dalam pemakaian energi berubah maka akan berdampak secara nasional,” pungkasnya.
Iwan Purwantono
