Calon wakil presiden (cawapres) RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat harus tetap berjalan seiring berlangsungnya tahapan Pemilu 2024. Aspek terpenting, ujar Cak Imin, pemberian bansos harus diiringi pengawasan ketat.
“DPR harus mengawasi, semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan mengawasi, rakyat harus cerdas bahwa ada bantuan dari negara, baik uang cash maupun sembako, itu uang kalian sendiri,” kata Cak Imin saat berkampanye di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).
Pernyataan Cak Imin sekaligus merespons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meminta penundaan pemberian bansos selama pemilu. Cak Imin pun meluruskan kabar soal anggapan dirinya sepakat dengan kubu Ganjar-Mahfud bahwa penyaluran bansos.
“Ada pemberitaan yang saya harus ralat, bahwa saya tidak setuju pemberian bansos ditunda, tetapi harus tetap dilaksanakan,” katanya.
Dia menilai, bansos harus segera diberikan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan oleh pemerintah dan DPR RI.
Menurut dia, hal yang perlu yang ditolak adalah pemberian bansos yang dimanfaatkan oleh pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik suatu kelompok.
Diketahui, usulan menunda pemberian bansos selama Pemilu 2024 dikemukakan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Todung Mulya Lubis meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pembagian bantuan sosial (bansos) hingga Pemilu 2024 usai. Menurut dia, penghentian sementara itu untuk mencegah kecurigaan maupun prasangka buruk menyangkut pembagian bansos akan menguntungkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu.
“Saya ingin (bansos dihentikan sementara) demi menjamin fairness (keadilan),” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung menyadari pernyataannya itu akan menuai pro dan kontra. Dia tidak masalah apabila ada pihak-pihak yang mengkritiknya.
Pria yang dikenal publik sebagai advokat senior itu berharap pemerintah mau mengabulkan permintaan penghentian sementara pembagian bansos tersebut. Sebab, ujar Todung menegaskan, hal itu demi kebaikan pemerintah agar tak dituding berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres,
Lebih lanjut, Todung juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau setiap pembagian bansos. Sebab, pada hakikatnya, bansos sendiri merupakan program yang dicanangkan pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024.
Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa (14/11/2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2. Selanjutnya, duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga sudah menetapkan masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
