Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar akan menjadi skandal jika benar-benar terjadi. Pasalnya, anggaran yang perlu disiapkan oleh pemerintah nilainya cukup fantastis untuk membeli sebuah pesawat bekas yang umurnya hampir seperempat abad ini.
“Menurut berbagai sumber yang dikutip MSN.com, ada janji kickback tujuh persen dari total pembelian pesawat bekas ini, yaitu sejumlah 55,4 juta dolas AS. Ini belum dikonfirmasi tapi jumlahnya cukup besar. Analisisnya adalah, mungkin Qatar ingin mendapat perlakuan lebih baik jika Prabowo jadi presiden,” kata Todung dalam konferensi persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Todung menjelaskan jika terdapat investigasi dari The Group of States against Corruption (GRECO), yakni Dewan Antikorupsi Uni Eropa, yang dalam telegramnya sampai meminta bantuan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk menyelidiki hal ini. Menurutnya, isi dalam telegram tersebut merujuk data soal transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam memberantas korupsi.
“Saya sempat melihat telegram itu dan berpendapat persoalan ini sangat serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, jika dugaan yang dituduhkan itu betul terjadi, jelas merupakan skandal besar dan membuat kita gundah karena tak bisa memberantas transaksi mencurigakan yang tak kecil jumlanya.
Keresahan ini mengingatkan kejadian pada tahun 2009 dimana pesawat tempur sempat bakal dihibahkan secara gratis dan ditolak Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono waktu itu. Namun, pemerintah sekarang ingin membeli pesawat tersebut justru dengan harga yang tinggi.
“Bahkan, harga satuannya menjadi 65 juta dolar AS per unit, padahal harga pasarannya hanya 25 (juta dolar AS) sampai 35 juta (dolar) AS per unit. Selisih antara USD65 dan USD35 juta ini bukanlah selisih yang tidak kecil. Walau sifatnya dugaan, tapi ini angka yang tidak kecil dan perlu diperhitungkan,” jelasnya.
Ditambah, kalaupun membeli pesawat tempur bekas, seharusnya ada tipe Mirage 2000-9 yang lebih baru, bukan tipe 2000-5 itu. Todung mengaku heran, alasan di balik transaksi sebesar ini mesti melibatkan perusahaan dari Republik Ceko sebagai ‘midle-man’, bukannya langsung ‘government to government’ dengan Angkatan Udara Qatar.
“Kami mendukung Greco, dan menyerukan KPK melakukan penyelidikan terkait hal ini. Selain itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, BPK juga harus melakukan audit transaksi ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengaku pemberitaan media asing yang menyebut Prabowo menggunakan uang korupsi untuk membeli pesawat guna kampanye adalah hoaks.
Rosan menjelaskan bahwa tak pernah ada permintaan asistensi lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) ke pemerintahan Amerika pembelian Pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.
“Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika-Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Dari ini juga menambah bukti-bukti bahwa perintah itu adalah berita yang palsu. Berita hoaks,” kata Rosan.
Diketahui, Prabowo Subianto dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar. Hal ini terungkap dari laman META NEX dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).
Dalam laman tersebut menyebut jika lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Kasus ini menyeret nama Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres Prabowo Subianto.
