Jalani pertemuan dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (20/12/2022), Bupati Meranti, Muhammad Adil tidak ‘galak’ lagi. Gaduh iblis di Kemenkeu, menghilang.
Sebelumnya, dia melontarkan pernyataan keras bahwa ada iblis atau setan di gedung Kemenkeu bikin gaduh se-Indonesia. Gara-gara tak puas dengan rendahnya dana bagi hasil (DBH). Bisa dipastikan kegaduhan itu menghilang cepat.
Usai mediasi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Adil tak banyak bicara. Dia mengakui, masalah sudah selesai karena ada perbedaan data. Bahwa data Kabupaten Meranti beda dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kemarin itu asumsi. Kini sudah terjawab, sudah selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja,” ujar Adil, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Saat ditanya lebih detil terkait perbedaan data yang dimaksud, Adil hanya mengatakan begini. “Ada perbedaan sedikit. Dari kami segini, ESDM begini, dari Kemenkeu begini. Tapi, Insha Allah besok dicocokkan dan bisa selesai,” ucapnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menerangkan bahwa mediasi berjalan dua kali, berakhir hari ini (Rabu, 21/12/2022). Kedua belah pihak diharapkan segera menemukan titik temu terkait perbedaan persepsi DBH. Intinya, pertemuan ini bukan untuk mengadili Bupati Meranti, M Adil.
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi menilai, pernyataan kontroversi dari Bupati Meranti, M Adil adalah masukan atau otokritik terhadap pemerintah. Ke depan, baik Kemenkeu maupun Kementerian ESDM harus membuka ruang diskusi terkait DBH untuk daerah penghasil migas atau komoditas tambang lainnya.
Fahmy bahkan mengusulkan, besaran DBH untuk daerah penghasil migas atau komoditas ekspor lainnya, naik dari 15 persen menjadi 35 persen. “Ini juga untuk menjalankan aspek keadilan. Supaya ada pembeda, mana daerah yang berkontribusi kepada negara, karena kekayaan alamnya. Layak diberikan porsi lebih untuk DBH,” paparnya.
