Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan tidak ada beras impor yang akan masuk ke wilayahnya. Sebab NTB merupakan salah satu sentra produksi beras nasional dan menjadi pemasok bagi beberapa provinsi.
“Beras impor akan dialokasikan ke provinsi yang stoknya kurang dan tidak melakukan pemerataan stok nasional. Kalau NTB kan sudah mengirim beras kesembilan provinsi tahun ini,” kata Pimpinan Wilayah Bulog NTB Abdul Muis Sayyed Ali, di Mataram, Senin (12/12/2022).
Dia mengatakan rencana pemerintah mendatangkan beras impor bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi cadangan pemerintah secara nasional.
Namun, ujar dia, beras impor itu pemerintah prioritaskan untuk daerah-daerah minim stok dan tidak menjadi lumbung pangan nasional. Daerah-daerah tersebut seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.
Sementara NTB merupakan provinsi yang selalu kelebihan produksi beras setiap tahunnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan provinsi lainnya.
Bahkan, lanjut Abdul, stok beras yang ada di gudang Bulog NTB per 4 Desember 2022 sebanyak 12.962 ton. Jumlah tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
“Stok di gudang Bulog akan terus bertambah, apalagi musim panen raya padi diperkirakan pada Februari-Maret 2023. Gudang-gudang kami sudah siap menampung,” ujar Abdul.
Menurut dia, pengiriman beras NTB ke sembilan provinsi baru terjadi pada 2022. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya ke Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu menandakan bahwa Provinsi NTB mampu berkontribusi terhadap stok nasional, tanpa mengabaikan ketersediaan di dalam daerah untuk kebutuhan operasi pasar murah, cadangan beras pemerintah dan penjualan komersial.
“Sebelum mengirim beras ke provinsi lain, kami harus memastikan dulu stok daerah terpenuhi,” ucapnya.
Terkait dengan realisasi pengadaan, Abdul menyebutkan hingga 30 November sudah mencapai 77.815 ton setara beras atau sebesar 99,46 persen dari target 78.234 ton pada 2022.
Realisasi pengadaan tersebut, lanjutnya, bisa tercapai berkat kerja sama dengan 114 mitra pengadaan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
