Menteri ESDM, Arifin Tasrif justru minta PT Pertamina (Persero) mengantisipasi masalah saat distribusi solar subsidi dengan potensi ombak tinggi di beberapa perairan Indonesia dan saat Nataru 2024.
Padahal BUMN migas yang ditugasi mendistribusikan BBM subsidi ini sedang meminta tambahan kuota solar subsidi menjadi 18,1 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini 16,8 juta KL.
Menteri Arifin mengatakan, kuota solar subsidi pada prinsipnya masih menggunakan pagu yang sudah ada. Sejalan dengan itu, ia meminta agar Pertamina memastikan tidak ada kekurangan solar di lapangan.
Apalagi, lanjut dia, jelang akhir tahun dengan ada ombak tinggi yang berpotensi bisa mengganggu distribusi solar. Soal BBM subsidi jenis solar sudah dibahas yang prinsipnya masih memakai pagu yang ada.
“Tapi kita minta sama Pertamina supaya jangan sampai kekurangan di lapangan. Karena memang memasuki akhir tahun harus betul-betul disiapin, ya karena nanti ombak tinggi, nanti supply jadi susah, jangan sampai kekurangan supply,” jelas Menteri Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Selain hambatan distribusi itu, dia juga meminta Pertamina untuk terus melakukan pengawasan. Sang menteri menekankan agar solar subsidi sampai kepada mereka yang berhak atau tepat sasaran.
“Sementara itu, Pertamina juga harus melakukan pengawasan di lapangan supaya yang berhak, yayang menerima,” tegasnya.
Soal kuota BBM subsidi jenis solar, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota solar menjadi sebesar 18,1 juta KL dari kuota awal 16,8 juta KL.
Pengajuan besaran tambahan kuota itu, seiring dengan meningkatkan konsumsi masyakarat dan pengendalian yang telah dilakukan melalui pendaftaran penggunaan QR Code dari Juli hingga Agustus 2023 lalu.
