Persiapan upacara 17 Agustus tahun ini di Ibu Kota Negara (IKN) terus dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya dengan mempersiapkan skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian-Lembaga (K/L) menentukan jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Sebab sebagian posisi ASN di IKN rencananya akan diisi melalui seleksi CASN tahun ini.
“Kami sebagai MenPan-RB mendapat izin segera mengkoordinasi ini (pemindahan ASN) dalam waktu 15 hari untuk membuat simulasi. Karena juga terkait adanya rekrutmen fresh graduate 690 ribu ASN baru, yang kurang lebih 240 ribu itu untuk ASN pusat,” ungkap Anas sapaan akrabnya, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (19/1/2023).
Percepatan persiapan rencana pemindahan tersebut, ujar dia, terkait dengan rekrutmen 690.000 ASN dari lulusan baru (fresh graduate), yang 240.000 orang di antaranya akan ditempatkan di pusat.
“Jadi seleksi ASN ini menjadi momentum, bukan hanya untuk menyambut IKN, tetapi juga menyambut Indonesia Emas, sehingga skenario penempatan diminta Pak Presiden agar disiapkan dengan baik,” tutur Anas.
Anas mengaku belum bisa menyampaikan detail skenario pemindahan ASN ke IKN, karena masih perlu berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara.
“Nanti kita hitung dulu dari seluruh kementerian/lembaga ini sebenarnya firm dia bisa bekerja sampai 100 persen itu butuh berapa ASN, termasuk soal talenta-talentanya seperti apa, bisa dari fresh graduate maupun mereka yang sudah ada sekarang,” kata dia.
Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024.
ASN yang dipindahkan pada tahap pertama terdiri dari 37 kementerian/lembaga. Pemerintah sudah menyiapkan 1.740 hunian di IKN untuk mereka.
Sebelumnya, Anas menjelaskan pemindahan ASK ke IKN bukan sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.
Untuk itu, dia meminta setiap kementerian/lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional.
Selain itu, pemindahan ke IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Di bulan Juli (2024) direncanakan sudah ada yang pindah, dan kami sudah koordinasi sedikitnya ada 1.250-an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 (personel) dari TNI-Polri untuk pindah ke IKN,” kata Anas menerangkan lagi.
Lebih lanjut Anas juga menyebut, para ASN yang nantinya tinggal dan bertugas di IKN akan mendapat tambahan insentif. Namun hingga saat ini belum jelas berapa besaran insentif yang akan didapat karena masih dirumuskan.
“(detail insentifnya) sudah ada beberapa sedang dirumuskan nanti kita tinggal tunggu berapa finalnya,” ujar Anas.
