Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bantuan kemasyarakatan dari presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam keterangannya dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
“Bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan dana operasional presiden diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2008 yang diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 tahun 2008.
“Sementara, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 tahun 2020,” ujar Sri Mulyani.
Dia menyebut, kegiatan yang biasa dilakukan dengan dana kemasyarakatan presiden, antara lain adalah keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, hingga kegiatan lainnya atas perintah presiden atau wakil presiden.
“Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” tuturnya.
Ia pun membeberkan tahun 2019 dana operasional presiden sebesar Rp110 miliar anggaran dengan realisasinya sebanyak Rp57,2 miliar atau 52 persen.
“Tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67 persen. Sedangkan tahun 2021 Rp119,7 miliar, relaisasinya Rp102,4 atau 86 persen,” jelasnya.
Tahun 2022, lanjut dia, alokasi anggaran sebesar Rp160,9 miliar dengan realisasi sebanyak Rp138,3 miliar atau 86 persen.
“Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82 persen, dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasional presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret dan April ya adalah Rp18,7 miliar atau baru 14 persen,” tandasnya.
