Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mempertanyakan makna netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia lantas menyinggung soal adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dengan eks Kabinda Papua Brigjen TNI TSP Silalaban untuk menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.
“Kita pernah lihat kan ada komitmen tanda tangan pakta integritas dari sebuah badan kepada PJ Bupati, itu kan ada,” ujar Anies usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Menurut Anies, pakta integritas itu menjadi salah satu bukti tentang ketidaknetralan pada pelaksanaan pemilu. Bila pelanggaran macam demikian dibiarkan, maka menurut Anies akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lain.
“Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil, dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh itulah yang saya sampaikan, kalau keliatan agak belok ditegur,” lanjut Anies.
Hal ini yang kemudian dipertanyakan Anies mengenai komitmen para aparatur negara dalam menjaga ke-netralan pelaksanaan Pemilu. Anies mengatakan, netralitas pemilu tidak bisa hanya di atas kertas saja. Polisi, TNI dan Kejaksaan, sambung Anies, mesti komitmen dengan deklrasi yang telah ditanda tangani hari ini.
“Ini harus dijawab bukan dengan komitmen yg ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas. Menjauhi segala macam-macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala cara yang ditetapkan kita tahu mencederai pemilu,” kata Anies.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Adapun bunyi Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri itu sebagai berikut;
Untuk menciptakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, TNI Polri dengan ini menyatakan:
1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas.
2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang.
4. Saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu.
