Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode pertama Presiden Jokowi, Susi Pudjiastuti tetap tidak rela pasir laut dikeruk dan diekspor setelah keluar Izin Pengelolaan Sedimentasi Laut. Bahkan mengusulkan untuk meniru pemerintah China yang menyewakan wilayah Hong Kong ke Inggris.
Pernyataan Susi Pudjiastuti tersebut untuk memberikan dukungan terhadap aksi nelayan tradisional yang menyerukan aksi selamatkan Pulau Rupat Riau. Dukungan tersebut disampaikan founder Susi Air dalam cuitan Twitter-nya. Susi Pudjiastuti yakin langkah itu lebih baik dilakukan ketimbang mengeruk pasir laut.
“Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hongkong disewakan ke Inggris, kembali setelah seratus tahun dengan pembangunan infrastruktur yg lebih bagus dan kita tidak kehilangan pulau pulau kita ????” tutur perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu, Jumat 16 Juni 2023.
Kontan saja, penggemar Susi Pudjiastuti memberikan dukungan dengan ide yang menurut nitizen cukup menarik.
“Sebuah pemikiran yg melompat jauh melebihi mrk yg sedang memiliki kuasa. Keren Ibu,” ucap @Ophan_L*****.
“Kalo otaknya pedagang mau dikasih opsi lain tetep aja gak paham bu,” kata @darkkkwall*****.
Aksi nelayan tradisional didukung Mantan Menteri KKP ini berlangsung pada 12 Juni 2023 karena menggelar aksi menolak kehadiran tambang pasir laut di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Aksi tersebut berlangsung di sekitar Beting Aceh, sekitar 2 kilometer dari Pulau Rupat bagian utara.
Para nelayan menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut berdalih sedimentasi.
Kaempang, salah satu nelayan mengungkapkan, sebagai seorang nelayan tradisional sangat menolak kehadiran tambang pasir laut karena berdampak dan merugikan nelayan maupun masyarakat Pulau Rupat secara umum.
“Aktivitas penyedotan pasir laut yang mereka lakukan dalam waktu beberapa bulan saja telah membuat hasil tangkap nelayan turun drastis, apalagi jika mereka terus beroperasi hingga beberapa tahun nanti. Sudah pasti ikan habis, pulau kami pun rusak dan tenggelam,” kata nelayan tradisional Dusun Suling seperti tercantum dalam keterangan tertulis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jumat (16/6/2023).
