Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap catatan pengawasan pihaknya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Malaysia lalu khususnya dalam metode Kotak Suara Keliling (KSK).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyebut adanya ketidakseragaman pembukaan KSK. Di mana, waktu pembukaan KSK tidak seragam antara KSK satu dengan KSK lainnya.
“Perbedaan pembukaan KSK dikarenakan beberapa faktor, di antaranya logistik terlambat sampai, kendala perizinan, titik koordinat tidak sesuai, serta kejadian-kejadian lainnya,” kata Lolly dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).
Dia menambahkan bahwa ketidakseragaman pembukaan KSK ini berdampak kepada ketidakpastian pelayanan memilih oleh pemilih, serta penurunan partisipasi pemilih PSU.
Selain itu, Bawaslu menemukan adanya pemilih yang memilih tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lokasi KSK. Sebagian besar KSK yang tersebar di seluruh titik mendapati adanya pemilih yang memilih tidak sesuai dengan DPT Lokasi KSK.
“Indikasi adanya kejadian tersebut, yaitu DPT yang menggunakan hak pilih sesuai dengan lokasi KSK berada pada angka yang kecil dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK),” ujarnya.
Lolly menjelaskan, kejadian ini hampir terjadi di seluruh KSK, sehingga berimplikasi pada volume antrean pemilih DPK yang sangat banyak sementara terbentur aturan pelayanan DPK yang diberlakukan 1 jam sebelum KSK ditutup.
Catatan lainnya, yakni perihal Gangguan Keamanan dan Intimidasi. Lolly mengatakan area KSK menjadi wilayah yang rentan adanya gangguan keamanan karena berberapa faktor di antaranya ketidakpuasan pemilih dengan layanan KPPSLN.
“Adanya gangguan keamanan akibat pemilih yang tidak masuk sebagai DPT KSK yang dimaksud membuat provokasi, protes, hingga melakukan intimidasi kepada KPPS KSK maupun pengawas KSK karena menuntut hak pilih tanpa harus menunggu,” tuturnya.
“Adanya intimidasi dari pemilih yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK hingga mengganggu keamanan terjadi di KSK 039. Terhadap kejadian di KSK 039, pengawas melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu,” sambung Lolly menegaskan.
