Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin meminta kepada Bawaslu bergerak cepat menelusuri kabar adanya bansos beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran.
“Intinya dicek dulu, apakah benar seperti itu, harus dicek. Kalau benar tinggal dilaporkan ke Bawaslu. Jadi semuanya harus melalui mekanisme dan harus menjalankan aturan dengan baik, siapapun,” jelas Ujang saat dihubungi inilah.com, Kamis (25/1/2023).
Ia pun mendorong agar Bawaslu menelusuri siapa pelaku yang mendistribusikan bansos bergambar salah satu pasangan capres-cawapres tersebut.
“Jangan-jangan juga begini, biasanya pelakunya lawan politiknya menempeli itu, atau bisa juga dari relawan-relawan. Oleh karena itu, agar tidak simpang siur, agar objektif maka ya sejatinya bansos itu dari dulu juga untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurutnya, langkah sigap pengawas pemilu ini dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif. Meskipun program bansos ini sudah dijalankan sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi.
“SBY dulu untuk kemenangan SBY, Jokowi periode pertama untuk kemenangan Jokowi periode pertama kan begitu. Nah oleh karena itu, apapun masalahnya jika melanggar aturan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
“Di situ tinggal nanti apakah betul kejadiannya, bersalah atau tidak, kan kelihatan. Nah di sini baru masyarakat akan menilai secara objektif agar kita semua objektif tidak dukung sana, tidak dukung sini,” tutup Ujang.
Sebagai informasi, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah sempat mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah. Hal ini makin kentara setelah tersebarnya foto-foto di media sosial X (Twitter), yang menunjukkan adanya bansos beras dari Bulog yang bersumber dari cadangan besar pemerintah (CBP), namun ditempeli dengan stiker Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
