Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan capaian 10 tahun terakhir atau satu dekade (2014-2024) pengelolaan tata ruang yang dilakukan pemerintah.
Padahal, AHY dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada 22 Februari 2024. Atau belum genap 4 bulan menjabat sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN.
Seperti halnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang semula tercatat hanya 46 juta bidang tanah, kini capaian tersebut sudah terealisasi hingga 113,3 juta.
“Hasil ini signifikan karena telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, atau mencapai 89 persen jika dihadapkan pada total target hingga akhir 2025 yaitu 126 juta bidang tanah,” kata AHY dalam puncak acara Reforma Agraria Summit 2024 di Denpasar, Bali, Sabtu (15/6/2024).
Dirinya mengatakan, akselerasi capaian PTSL secara masif itu, telah memberikan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi (economic value added) sebesar Rp6.519 triliun yang berasal dari Pajak Penghasilan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Nilai Hak Tanggungan.
Selain capaian PTSL, dirinya juga menyampaikan target Kota Lengkap yang tercatat hingga kini ada sebanyak 33 kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai Kota Lengkap.
Program ini menurut dia turut membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan karena memberikan kepastian hukum atas tanah.
Lebih lanjut, untuk capaian sertifikat elektronik, pihaknya mencatat sudah ada 62.753 sertifikat yang terdigitalisasi. “Dalam 100 hari kerja, terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat hingga mencapai 62.753 sertifikat,” kata dia.
Adapun untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah, AHY menyampaikan kedua program ini telah melampaui target yakni mencapai 12,5 juta hektare yang sebelumnya ditargetkan hanya 9 juta hektare. Dari redistribusi tanah itu telah memberikan penataan akses modal kepada masyarakat dengan nilai lebih dari Rp6.295 triliun.
Pihaknya juga telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga sesuai dengan potensi tiap kelompok masyarakat di berbagai sektor. Seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM.
“Dari proses ini telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat kurang lebih 41 persen,” katanya.
Sebelumnya Kementerian ATR/BPN menyampaikan penyelenggaraan Reforma Agraria Summit 2024 pada 14-15 Juni, di Bali bertujuan untuk membahas penyelesaian persoalan tata ruang di tanah air.
Ajang tersebut berfokus untuk menyelesaikan kesepakatan persoalan tata ruang yang sudah disetujui oleh sembilan lembaga pada penyelenggaraan Reforma Agraria Summit tahun lalu.
Kesepakatan itu tertuang dalam empat kelompok kerja (pokja) antara lain yakni resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar, resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi, resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN dan BUMD yang dikuasai masyarakat, serta resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
