Curah hujan ekstrem yang terjadi di Republik Kongo dalam beberapa pekan terakhir, mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir yang berdampak kepada sekitar 350 ribu warga.
Juru bicara kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jens Laerke dalam pengarahan di Jenewa, Swiss, Jumat (19/1/2024) waktu setempat, menyebutkan bahwa bencana banjir di negara Afrika itu ‘dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya selama enam dekade’.
Dia juga mengatakan bahwa sembilan dari 12 daerah di negara itu masih terendam banjir sekitar tiga pekan setelah keadaan darurat diumumkan pada 29 Desember 2023, dengan total 1,8 juta orang terkena dampaknya.
“Lebih dari 350 ribu orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi aksesnya cukup sulit karena banjir, sementara banyak desa hanya dapat dicapai dengan perahu atau kano,” kata Laerke.
Dia menekankan bahwa banjir menyebabkan masyarakat setempat tidak memiliki tempat berlindung atau akses terhadap layanan kesehatan dasar, seraya menambahkan bahwa akses terhadap air minum yang bersih atau sanitasi cukup ‘terbatas atau tidak ada sama sekali’ di daerah yang terkena dampak paling parah.
Sementara itu, sekitar 27.000 anak-anak tidak bisa bersekolah, kata Laerke sambil memperingatkan bahwa banjir bisa juga menimbulkan dampak jangka panjang.
“Penilaian awal kami memperkirakan 2.300 hektare lahan pertanian telah terendam banjir, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa sarana untuk menghasilkan makanan, misalnya pohon buah-buahan dan alat penangkap ikan, telah hancur, sementara banyak ternak mati,” ujar Laerke.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk respons cepat, badan PBB dan Pemerintah Republik Kongo telah mengumpulkan anggaran sebesar US$26 juta (sekitar Rp406,2 miliar), yang memprioritaskan tempat tinggal, ketahanan pangan, nutrisi, kesehatan dan air, sanitasi dan kebersihan.
“Untuk mendukung respons awal, alokasi sebesar US$3,6 juta (sekitar Rp56,2 miliar) dari Dana Tanggap Darurat Pusat telah diberikan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak bagi 270 ribu orang,” kata Laerke.
“Namun, untuk melaksanakan aksi tanggap ini, kita membutuhkan lebih banyak dana internasional,” imbuhnya.
