Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk 4 kementerian koordinator (kemenko). Totalnya mencapai Rp398,5 miliar, Kemenko PMK yang terbesar.
“Banggar bersikap bahwa keempat menko itu mendapat tambahan anggaran pada September 2023 ketika APBN akan diketuk di Badan Anggaran. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar, sekalian kepada para menko,” kata Ketua Banggar DPR, Said Abdullah dalam rapat kerja di DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Keempatnya adalah Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp91,96 miliar, Kemenko Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sebesar Rp40,26 miliar, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp189,89 miliar, serta Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rp76,39 miliar. Total penambahan pagu anggarannya, mencapai Rp398,5 miliar.
Saat ini, pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.
Pada Selasa (30/5/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam raker dengan Banggar DPR, mengungkapkan, pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2024, mencapai Rp999,9 triliun, guna mendukung program prioritas pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan, penggunaan belanja K/L tahun 2024 antara lain difokuskan untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah.
Kebijakan untuk strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi.
Kemudian, untuk strategi jangka menengah yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau.
