Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyoroti pendidikan di Indonesia yang sering kali dimonopoli oleh pemerintah dan tidak melibatkan pegiat pendidikan setiap kali membuat kebijakan.
“Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pegang kewenangan? Pemerintah wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja,” ujar Anies dalam acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Anies mengatakan pemerintah hanya memiliki fiskal dan otoritas. Sedangkan pegiat pendidikan memiliki inovasi dan kreasi yang sangat berguna untuk kemajuan pendidikan.
“Sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua, satu fiskal, dua otoritas, yang tidak dimiliki inovasi kreasi pengalaman lapangan jaringan itu yang memiliki siapa? Pegiat-pegiat pendidikan,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Untuk itu, ia menyerukan agar sekolah memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.
“Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang untuk terlibat, pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat-pegiat pendidikan untuk terlibat, ini salah satu yang paling menantang,” terangnya.
Ia menambahkan, pendidikan harus dijadikan sebagai gerakan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam kemajuan pendidikan.
“Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat,” jelasnya.
Syahidan
