Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebut apa yang dilakukan pemerintah dalam mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM sebagai sebuah terobosan yang luar biasa.
Juru bicara DPP PSI, Furqan menyampaikan apresiasi dan pujian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah berani bersikap gentleman.
“Ini terobosan luar biasa. Puluhan tahun negara abai dan menutup mata, juga mengabaikan hak-hak para korban dan keluarganya. Kalau terus menyangkal, kita bisa terperosok di lubang kesalahan yang sama,” katanya di Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Lebih lanjut dikatakan, untuk perbaikan ke depan harus diawali dengan belajar dari masa lalu dan tulus mengakui kesalahan. Langkah pengakuan ini adalah bukti bahwa bangsa ini berjiwa besar.
“Syukur alhamdulillah, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Semoga berbagai kejadian kelam ini bisa jadi pelajaran dalam kurikulum sekolah maupun kampus agar generasi mendatang bisa belajar banyak dari kekeliruan ini,” ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (11/1/2023), Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal itu dia sampaikan setelah menerima laporan Tim PPHAM masa lalu yang diwakili Mahfud Md.
Jokowi mengaku telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.
12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.
