Akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi mengingatkan peran pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat. Kedua hal ini krusial terkait tujuan pemerintah hadir di tengah masyarakat.
“Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa, mensejahterakan manusianya, warga negaranya. Semua pemerintah hadir dengan tujuan itu,” tegas Halilul secara virtual dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk ‘Memahami Ilmu Pemerintahan’, Sabtu (14/1/2023).
Halilul mengemukakan hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, dia melihat kehadiran pemerintah belakangan ini untuk melakukan penindasan atau memberi penderitaan kepada rakyatnya.
“Nah ini kita sebagai seorang pembelajar itu bertanya, sebenarnya pemerintah itu bagaimana. Apa sih sebetulnya. kok bisa yang tadinya ada untuk memakmuri dan melindungi kok menjadi sebaliknya. Nah itu terjadi akibat disfungsi dari pemerintah atau fungsinya yang salah,” terangnya.
Asal Mula
Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN ini pun turut mencoba memberikan pandangan yang berbeda terhadap asal mula negara dan pemerintah.
“Nah (dalam suatu) negara sesungguhnya yang berkehendak itu adalah rakyat. Jadi kalau kita sebut siapakah rakyat Indonesia, adalah kesatuan 270 juta itu yang disebut negara Indonesia,” ujarnya.
Halilul tak sepakat jika negara atau rakyat itu disebut sebagai satu nafas dengan pemerintah. “Pemerintah itu adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh negara, oleh rakyat untuk mengelola kehidupan bersamanya mereka,” kata Halilul.
Soal kapan satuan masyarakat disebut sebagai negara, hal itu dimulai ketika mereka memiliki batas negara yang jelas.
“Dulu Cina berpikiran dia tidak butuh batas wilayah negaranya, dimana ada warga negara Cina, disitulah negara Cina. Tapi itu ditolak karena dulu, Cina banyak warga negaranya yang ingin dwikewarganegaraan, bisa punya negara dimana-mana,” paparnya.
“Tapi negara modern menginginkan tidak bisa lagi. Inggris mempunyai negara di Australia dan New Zealand tidak bisa lagi, karena sekarang ya katakan lah kepala negaranya masih ratu atau raja Inggris. Tetapi lingkarannya sudah bukan negara Inggris. Jadi wilayah menjadi penentu untuk suatu rakyat dianggap sebagai negara,” sambungnya.
Halilul pun menekankan pemerintahan ada untuk dapat mengelola kehidupan bersama serta memiliki kedaulatan.
“Memiliki pemerintahan untuk mengelola kehidupan bersama, dan memiliki kedaulatan ini yang berkaitan dengan pengakuan internasional gitu ya,” ujar Halilul.
