Agar Investasi Rempang Berjalan mulus, Coba Dengarkan Suara Anies

Agar Investasi Rempang Berjalan mulus, Coba Dengarkan Suara Anies

Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan. (Foto: Antara).

Terkait investasi Rempang Eco City yang mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat, ada baiknya pemerintah mendengarkan pernyataan Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan.

“Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu, tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor. Tetapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat,” kata Anies, dikutip dari akun instagram @aniesbaswedan, Rabu (13/9/2023).

Namun, lanjut Anies, ketika ada kegiatan investasi justru memicu penderitaan, atau kondisi yang tidak sehat, sebaiknya dilakukan koreksi. Kalau tetap diteruskan, dikhawatirkan justru berdampak buruk kepada masyarakat.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mencontohkan Kampung Akuarium. “Kami merasakan, pengalaman di Jakarta, ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, pengusuran. Itu luka sosialnya lama. Kampung Akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam,” kata Anies.

Sekedar mengingatkan, pada 11 April 2016, warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi korban pengusuran dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ahok menggusur Kampung Akuarium hanya untuk membangun dinding turap atau sheet pile. Untuk mencegah banjir. Selain itu, Ahok ingin merestorasi benteng peninggalan Belanda yang ditemukan tenggelam di dekat permukiman warga.

Warga Kampung Akuarium sempat meminta pembangunan kampung susun, namun tak digubris. Alasan Ahok, lahan Kampung Akuarium adalah aset Perumda Pasar Jaya. Sejak saat itu, perlawanan warga datang silih berganti. Tak pernah padam.

Pemerintahan pun berganti, Anies memimpin DKI. Masalah pun kelar. Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat dibangun selter di lahan bekas gusuran. Selter itu, menjadi tempat penampungan sementara warga.

Setelah membangun selter, Anies berjanji segera membangun kembali permukiman warga. Pada April 2018, warga Kampung Akuarium menyerahkan maket dan konsep rumah baru kepada Anies. Anies pun menyambut positif rumah impian warga Kampung Akuarium itu.

Pada 17 Agustus 2020, Pemprov DKI mulai membangun hunian layak bagi warga Kampung Akuarium. Di atas lahan 10.300 meter-persegi. Ada 241 hunian yang terdiri dari 5 blok di kawasan tersebut.

Setahun kemudian, janji Anies dibayar tunai. Berdiri hunian yang dinamai Kampung Susun Akuarium di bekas gusuran Ahok, hingga sekarang.

Kembali ke proyek Rempang Eco City, Anies mengingatkan pentingnya pendekatan dialog. Jangan pernah lelah untuk membangun dialog, apalagi menganggap remeh.

“Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet,  tetapi melibatkan semua.  Dan, sampai kepada kesimpulan yang diterima, baru kemudian dieksekusi,” kata Anies.

Dengan cara ini, Anies meyakini, semua masalah bisa terselesaikan. “Apabila pendekatan mengandalkan keadilan itu, sudah dijalankan dengan benar. Kami yakin itu. Maka ketenangan dan keteduhan, akan hadir,” pungkasnya.

Rempang Bikin ‘Rempong’

Tepat kalau Anies mengambil contoh Kampung Akuarium. Karena akar masalahnya sama dengan bentrok di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri.  Ketika penguasa menggusur rakyatnya untuk suatu kepentingan, tanpa adanya pembicaraan atau dialog, maka muncul konflik.

Semua karena mendewakan investasi. Proyek Rempang Eco City ini, sudah digagas sejak 2004. Dan, PT Makmur Elok Graha (MEG), anak usaha Artha Graha Group, milik taipan Tomy Winata alias TW, digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemkot Batam.

Karena tak jadi-jadi, proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Melalui Rempang Eco City ini, pemerintah sangat berharap investasi masuk senilai Rp381 triliun pada 2080.

Memang ada investor China yang tertarik untuk membangun bisnis di Rempang. Yakni, China Xinyi Group bakal membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Investasinya US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Rencananya, Rempang Eco City memerlukan lahan seluas 7.572 hektare. Atau setara 45,89 persen dari luas Pulau Rempang yang mencapai 16.500 hektare.

Namun, warga Pulau Rempang dari 16 kampung menolak. Mereka pun melawan saat akan direlokasi. Meski, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan, pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter-persegi.

Wajar kalau menolak, lantaran mereka sudah hidup di sana sejak 1834. Selain itu, janji kompensasi itu, diduga hanya akal-akalan.  Sekedar hanya pemasnis saja. 

Klaim sepihak dari BP Batam. Terbukti, masalah Rempang kini malah menjadi ‘rempong’. Kata anak muda sekarang, artinya repot. 

Topik