Ada standar ganda di pemerintahan Jokowi terkait pengembangan kendaraan listrik yang tujuannya mulia, mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, sebagian besar pembangkit listrik di negeri ini, menggunakan energi kotor.
Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita Sari mengungkapkan, penggunaan kendaraan listrik bisa mengurangi emisi dari energi fosil di kendaraan. Sayangnya, produksi listrik di Indonesia, masih banyak yang menggunakan pembangkit listrik bersumber energi kotor.
“Kami melihat kebijakan subsidi kendaraan listrik masih belum tepat sasaran. Insentif yang awalnya diharapkan mempercepat penurunan emisi gas buang, namun di hulunya tetap saja pembangkit listriknya masih banyak menimbulkan polusi,” ungkap Ratna, Jakarta, dikutip Kamis (8/6/2023).
Saat ini, kata kader PKB, bauran bahan bakar pembangkit listrik nasional masih didominasi oleh batubara sebesar 70 persen. Kemudian gas sebanyak 22 persen, dan energi baru terbarukan yang 12 persen saja dipakai.
“Kami berharap, pemerintah kembali mengkaji kebijakan subsidi kendaraan listrik dan mulai berfokus untuk mengganti penggunaan batubara dan gas sebagai sumber energi listrik menjadi energi baru terbarukan,” ungkapnya.
Ratna menilai, kebijakan insentif pajak bagi kendaraan listrik baik mobil dan motor juga tak efektif memberi stimulasi. Hal ini terbukti dengan tren penjualan tak banyak bergerak. Bahkan boleh disebut diam, meski Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis PMK Nomor 38 Tahun 2023.
Kata politikus PKB ini, justru untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik, yang perlu dibangun adalah ekosistemnya, melalui pembangunan infrastruktur charging station yang diperbanyak.
Meski begitu, kata dia, Fraksi PKB di DPR, tetap mendukung upaya transformasi dari kendaraan bahan bakar fosil menjadi listrik. Namun caranya bukan dengan jor-joran menghamburkan anggaran dengan memberikan subsidi pajak. “Kami tetap mendukung, namun dengan strategi lain. Bukan dengan membebani anggaran negara dengan subsidi ke masyarakat yang mampu,” pungkasnya.
