Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) telah mengambil langkah proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan konten radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang digital dengan menangani sebanyak 5.731 konten dari 7 Juli 2023 hingga 21 Maret 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menteri Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Kemenkominfo tidak hanya melakukan pemantauan secara mandiri, tetapi juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat melalui patroli siber. Ia menambahkan, media sosial Meta tercatat sebagai platform yang paling sering digunakan untuk menyebarkan konten-konten radikal, ekstrem, dan teroris dalam berbagai bentuk, seperti teks, foto, video, hingga flyer.
Pemerintah, menurut Budi Arie, sangat serius dalam mencegah penyebaran konten-konten berbahaya tersebut agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Jika tidak dikelola dengan bijaksana, ini berpotensi menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya, Jumat (23/3/2024).
Sebagai langkah pencegahan, Kemenkominfo berupaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Mendorong mereka untuk melakukan cek fakta dan melaporkan konten merugikan melalui kanal aduankonten.id merupakan bagian dari strategi tersebut.
Kementerian ini juga berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan TNI dalam menindaklanjuti laporan terkait konten radikalisme, terorisme, dan ekstremisme.
“Kita mendapat laporan dari banyak pihak. Ketika ada konten yang mengandung paham terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, kita langsung take down dari ruang digital,” terang Budi Arie.
Budi Arie optimis dengan kondisi saat ini, menyatakan bahwa ruang digital kini lebih kondusif dan masyarakat, terutama pengguna media sosial, semakin intoleran terhadap konten radikal yang dapat memecah belah bangsa.
