Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) siap membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon yang membelah Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penting untuk mencegah banjir.
Disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, biaya pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon, cukup besar. Sehingga cukup memberatkan jika hanya disangga APBD Kota Semarang.
“Beberapa waktu lalu saat Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) ke Semarang dan mengadakan rakor dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), saya sampaikan terkait pembebasan lahan Sungai Plumbon. Kan ini juga untuk pengentasan banjir di Semarang. Nanti akan dibantu (anggaran) pembebasan lahannya,” kata Ita, sapaan akrabnya, dikutip dari Inilahjateng.com, Senin (6/5/2024).
Setelah pembebasan lahan dilakukan maka normalisasi bisa langsung dilakukan. Selain Sungai Plumbon, nantinya untuk Sungai Tenggang dan Sringin juga akan dibantu oleh Kementerian PUPR.
Normalisasi Sungai Tenggang dan Sringin ini, kata dia, nantinya untuk menyelesaikan masalah banjir di kawasan Genuk fan Gayamsari. Jika tiga aliran sungai besar dilakukan normalisasi, maka bisa mengurangi permasalahan banjir di Semarang. “Harapannya Sringin dan Tenggang ini bisa dinormalisasi juga, tentu bisa mengentaskan banjir di Genuk, Semarang Timur, Gayamsari dan Semarang Utara,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mendorong Pemkot Semarang terus berkomunikasi terkait normalisasi sungai yang menjadi kewenangan pusat. Jika memang diperlukan pembebasan lahan, maka bisa menggunakan anggaran dari pusat. “Seperti di Sungai Plumbon, saya dorong untuk berkomunikasi agar pembebasan lahan bisa dibantu pusat,” tutur Pilus, sapaannya.
Ia mengatakan, biasanya Pemkot Semarang akan ditanya pusat, sebelum dilakukan normalisasi. Hal ini terkait kemampuan APBD untuk pembebasan lahan. “Biasanya ditanya dulu, kalau tidak mampu ya akan dibantu. Biar cepet lah, karena masyarakat ini selalu dihantui banjir saat hujan deras,” tandasnya.
