Relasi politik antara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Presiden Jokowi, sudah terjalin sejak lama. Wajar jika Bahlil begitu istimewa di mata Presiden Jokowi. Hingga dipasrahi mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya dikelola Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Berdasarkan penerlusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Bahlil yang juga memliki gurita bisnis, patut diduga tak terlepas dari kedekatannya dengan Presiden Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019.
“Sebelum dilantik menjadi menteri pada Oktober 2019, Kedekatan Bahlil dengan Jokowi mulai terlihat ketika keduanya bertemu di Musyawarah Nasional HIMPMI XVI, Jakarta, pada 16 September 2019,” kata Koordinator Jatam, Jakarta, Melky Nahar dalam diskusi daring, Senin (18/3/2024).
Pada Pemilu 2019, kata Melky, Bahlil menjabat sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi-Ma’ruf. Merujuk laporan KPU dan LPPDK TKN Jokowi-Maruf, perusahaan yang terafilisasi dengan Bahlil tercatat sebagai penyumbang dana kampanye Jokowi-Ma’ruf. Yakni, PT Cendrawasih Artha Teknologi menyumbang Rp25 miliar dan PT Tribashra Sukses Abadi menyumbang Rp5 miliar.
“Afilisasi Bahlil dengan PT Cendrawasih Artha Teknologi terlihat dari komposisi saham perusahaan, di mana Rifa Capital menjadi pemegang saham mayoritas yakni 70 persen. Sisanya (30 persen) dimiliki PT Procon Multi Media. Bahlil juga pernah menduduki jabatan komisaris PT Cendrawasih Artha Teknologi,” papar Melky.
Adapun PT Tribashra Sukses Abadi, lanjut Melky, Bahlil tercatat sebagai pemegang saham mayoritas (90 persen) di PT MAP Survaillances. Sisa saham lainnya dimiliki masing-masing Wismantoro (5 persen) dan Setyo Mardanus (5 persen), sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama. “PT Tribashra Sukses Abadi juga tercatat memiliki 75% saham di PT Cendrawasih Hijau Lestari,” terang Melky.
Kedekatan dan kekuasaan politik besar yang diberikan Jokowi kepada Bahlil, kata Melky, membuat bisnis semakin menggurita. Patut diduga tak terlepas dari praktik korupsi politik. Dalam konteks pencabutan izin-izin tambang, Bahlil dianggap tebang pilih, bahkan diduga mematok tarif terhadap sejumlah perusahaan sehingga izinnya bisa diaktifkan kembali.
