Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mempertanyakan kerja satuan tugas Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) setelah maraknya temuan di lapangan.
Orang tua siswa banyak mengeluh anaknya harus sekolah jauh dari rumah karena tak masuk sekolah terdekat dengan berbagai alasan.
“Banyak orang tua siswa yang meminta sistem ini dihapus, ada sebagian pihak ingin juga dipertahankan ini dengan modifikasi,” kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2023).
Harusnya, kata Huda, jika Satgas PPDB ini efektif bekerja di lapangan, tentu berbagai masalah yang muncul saat ini dapat terselesaikan.
“Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri,” ungkapnya.
Meski sudah berjalan hampir 5 tahun, temuan soal indikasi kecurangan dalam PPDB masih saja terjadi.”Oh tahun ini temuannya ini, itu kemudian dimitigasi dan dicarikan solusi semestinya bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerima laporan sebanyak 300 aduan yang menunjukkan indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari tingkat SMP hingga SMA dan sederajat. Hal ini dipicu oleh serangkaian keluhan yang muncul dan beredar di media sosial yang memicu pembukaan layanan pengaduan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menanggapi serius aduan-aduan ini dengan melakukan serangkaian kunjungan ke lokasi-lokasi yang dicurigai telah menjadi pusat kecurangan. Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang viral di media sosial sejak Rabu (5/7), terkait dengan dugaan kecurangan PPDB SMA negeri melalui jalur zonasi, alamat yang kurang jelas, dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga (KK).
Diana Rizky
